“Di seluruh dunia, semua negara pasti akan mendukung dominasi national oil company (NOC)-nya untuk mengelola SDA migas nasional guna menjamin ketahanan energi negaranya. Sikap anomali Pemerintah Indonesia yang pro asing, merugikan dan mengkhianati rakyat ini harus dihentikan,” pintanya.
Sementara itu, Anggota DPR Komisi VII, Kardaya Warnika mengakui peluang asing mengelola Blok Rokan sangat terbuka. Hal ini didasari Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya justru bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dia menilai dalam Pasal 2 Permen 23 Tahun 2018 tersebut, pemerintah lebih mengutamakan pengelolaan asing dan kontraktor asing dibandingkan pengelolaan negara. “Konklusinya, pemerintah tidak bisa memutuskan pengelolaan Blok Rokan karena dasar hukumnya Permen 23 Tahun 2018 tidak betul dan itu menyalahi Undang Undang,” kata Kardaya.
Dalam Pasal 2 Permen 23 Tahun 2018 menyebutkan pengelolaah wilayah kerja migas yang berakhir Kontrak Kerja Samanya diputuskan oleh Menteri ESDM. Peraturan tersebut memprioritaskan kepada kontraktor saat ini untuk memperpanjang pengelolaannya. Kemudian, apabila proposal yang diajukan kontraktor tersebut tidak memenuhi syarat dari pemerintah, maka pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina secara penuh atau pengelolaan bersama.
Permintaan pengambilalihan Blok Rokan oleh negara juga disampaikan Presiden Federasi Serikan Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar. Menurutnya, pengambilalihan Blok Rokan kepada negara melalui Pertamina dapat meningkatkan produksi nasional menjadi sekitar 60 persen. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan saat ini yang hanya mampu memproduksi 21 persen.
“Indonesia bisa jadi negeri yang semi berdaulat sektor migasnya dengan memproduksi sekitar 1,5 juta barel per hari,” kata Arie.
Saat ini, terdapat dua nama yang menyatakan keseriusannya mengelola Blok Rokan yaitu PT Chevron Pacific Indonesia sebagai kontraktor saat ini dan Pertamina. Seperti dikutip dari Antara, Chevron menawarkan investasi senilai US$ 88 miliar atau setara Rp 1,277 triliun hingga 2041. Dari komitmen tersebut, Chevron menawarkan investasi senilai US$ 33 miliar pada 10 tahun pertama dan US$ 55 miliar pada periode selanjutnya. Chevron diperkirakan mampu memproduksi sebesar 500 juta barel pada 10 tahun periode pertama dan 700 juta barel pada 10 tahun kedua.
Sementara Pertamina menyatakan mampu menyediakan dana untuk mengambil alih Blok Rokan dari Chevron. Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito menyatakan dengan produksi sekitar 200 ribu barel per hari dan harga minyak mencapai US$ 70 barel per hari tidak sulit bagi pihaknya menyediakan pendanaan. Pertamina menyatakan siap menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang diterapkan Chevron di Blok Rokan. Kini, tinggal tergantung kemauan pemerintah?
















