“Kalau aturannya Peraturan Pemerintah, itu tidak akan bisa merevisi undang-undang. Oleh karena itu, harus ada undang-undang yang khusus mengatur tentang ini,” katanya.
Wakil Ketua Komite I DPD Fahira Idris menilai regulasi yang ada belum memberi modal bagi pembangunan yang layak bagi daerah kepulauan. Menurutnya, pengelolaan sumber daya di daerah kepulauan masih terpusat. Padahal, berbagai sumber daya di daerah kepulauan memiliki nilai yang sangat besar.
Misalnya, senator asal DKI Jakarta itu melihat secara de facto UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum memenuhi asas kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah laut. Sekalipun ada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, faktanya banyak daerah yang belum merasakah dana desa. “Pada akhirnya, masih ada disparitas (kesenjangan antar desa, red).”
Karena itu, dalam upaya mengatasi berbagai persoalan daerah kepulauan, keberadaan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi mendesak untuk dapat segera dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi UU. “Ini untuk kepentingan orang-orang di daerah kepulauan agar bisa merasakan percepatan pembangunan seperti kita,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali punya pandangan serupa. Menurutnya, meskipun terdapat sejumlah UU yang mengatur tentang pemerintah daerah, namun berbagai tuntutan adanya disparitas kesejahteraan di daerah masih belum mampu diatasi. Penyebabnya, UU yang ada belum memadai.
Zainudin Amali menilai RUU Daerah Kepulauan menjadi jawaban atas berbagai tuntutan yang muncul di banyak daerah. Apalagi, RUU tersebut sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019, maka tak ada alasan untuk tidak membahasnya. “Komitmen tentang penyelesaian undang-undang ini, semua fraksi sepakat. Kalau pemerintah bisa segera masukkan DIM, kita akan kebut.”
