Pemerintah DKI Abaikan Putusan MK
Berita

Pemerintah DKI Abaikan Putusan MK

Karena masih memasukkan klausul yang dibatalkan oleh MK dalam Perda Tata Ruang.

CR-11
Bacaan 2 Menit
Pemerintah DKI abaikan putusan MK terkait penyusunan kebijakan tata ruang DKI Jakarta 2011-2030. Foto: SGP
Pemerintah DKI abaikan putusan MK terkait penyusunan kebijakan tata ruang DKI Jakarta 2011-2030. Foto: SGP

Pemerintah DKI Jakarta dinilai melakukan pelanggaran konstitusional terkait penyusunan kebijakan tata ruang DKI Jakarta 2011-2030. Pasalnya, dalam Peraturan Darah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2011-2030 dan telah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada akhir Agustus 2011 lalu, mencantumkan klausul Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).

 

Sedangkan, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan klausul HP3 yang terdapat di dalam UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena bertentangan dengan UUD 1945.

 

Demikian penilaian KIARA dan Institut Hijau Indonesia seperti diunggah di situs KIARA, Jumat (9/12).

 

“Seharusnya pemerintah mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi,” ungkap Direktur Keadilan Perkotaan Institut Hijau Indonesia (IHI) Selamet Daroyni kepada hukumonline, Sabtu (10/12).

 

Dia mengaku heran, kenapa klausul HP3 masih dimasukkan ke dalam Perda RTRW DKI Jakarta 2011-2030. Hal ini, lanjutnya, menunjukkan pembangkangan dari Pemerintah DKI Jakarta.

 

Karena pembangkangan itu, menurut kedua LSM, sama halnya Pemerintah DKI Jakarta membiarkan praktik pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus dijalankan. Seperti, reklamasi Teluk Jakarta dan rencana pembangunan tanggul laut yang dipastikan akan menggusur nelayan dan masyarakat pesisir.

 

 

Pemerintah juga dianggap mengabaikan masyarakat Jakarta khususnya daerah pesisir Jakarta Utara dengan Perda RTRW. Karena membiarkan potensi bencana dengan menempatkan masyarakat dalam posisi rentan terhadap ancaman banjir, krisis air, dan pencemaran industri.

 

Menurut Selamet, seharusnya Pemda DKI Jakarta menyikapi desakan masyarakat sipil terkait penyelesaian usulan pasal-pasal yang inkonstitusional dalam Perda yang sudah di setujui oleh DPRD DKI Jakarta. Dengan usulan agar pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif melakukan eksekutif review terhadap Perda RTRW ini.

 

Selain itu, hal ini diperburuk dengan tidak dilibatkannya partisipasi warga Jakarta yang tersebar di wilayah pesisir dalam perumusan kebijakan tata ruang, termasuk proses Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tingkat kotamadya Jakarta Utara, Rabu (8/12). Faktanya, penolakan nelayan dan masyarakat pesisir Teluk Jakarta atas reklamasi dan praktek-praktek perampasan tanah dan perairan tradisional mereka terus diabaikan.

 

“Sebenarnya bukan tidak ada masyarakat yang diajak dalam perumusan ini. namun, yang hadir pada saat itu tidak representatif,” lanjut Selamet Daroyni.

 

Dalam pembahasan RDTR pada hari minggu lalu, ada beberapa poin krusial yang dikesampingkan meliputi, tidak adanya partisipasi publik, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir dalam penyusunan kebijakan tata ruang di wilayah Jakarta Utara. Ironisnya, hanya birokrat (aktor negara) dan pengusaha (aktor pasar) yang dilibatkan. Hal ini nampak dari 75 persen peserta yang hadir dalam FGD RDTR Jakarta Utara berasal dari pejabat kelurahan, kecamatan, kotamadya, dan konsultan.

 

Selain itu, pembahasan materi diskusi tidak mengarah pada upaya mengurangi ancaman risiko bencana di wilayah utara Jakarta. Padahal, kerisauan publik nampak jelas. Ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah serta makin tingginya pencemaran adalah hal yang seharusnya mendapat ruang pembahasan justru tidak terjadi dalam forum diskusi tingkat kotamadya Jakarta utara.

 

Penyebutan proyeksi 12 destinasi wisata dan kegiatan reklamasi seolah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga Teluk Jakarta. Padahal justru sebaliknya skema reklamasi dan bendungan besar yang dikuasakan kepada  swasta dan dana berasal dari utang akan memperburuk masa depan Teluk Jakarta.

 

Menurut Selamet, dalam 10 tahun ini reklamasi berjalan lancar namun revitalisasinya tidak jalan sama sekali. Sehingga kehancuran ekologis yang ada di kawasan pesisir ini pasti terjadi dan nelayan pasti tergusur. “Selain itu, dalam pembahasan RDTR tidak ada pembahasan yang paling krusial tentang bagaimana mengatasi ancaman banjir rob, penurunan tanah,” tutur Selamet.

 

Maka, pihak IHI meminta kepada pemerintah DKI Jakarta menyikapi persoalan  ketidaksinkronan mandat konstitusi terkait hak pengusaan lahan pesisir serta memfokuskan atas ancaman bencana di kota-kota pesisir.  Karena, lanjutnya masyarakat kota Jakarta dan  media merisaukan soal meningkatnya banjir rob dan menurunnya permukaan tanah.

 

Sementara itu, ketika dihubungi, pihak Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjawab telepon dari hukumonline. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info