Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN-PN) dalam status siap dibahas pemerintah dan DPR. Kedua belah pihak sepakat menyatakan pentingnya RUU PSDN-PN dalam mempertahankan kedaulatan negara dan wilayah kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Amasyhari mengatakan komisinya telah menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pun sudah menyusun materi muatan pasal-pasalnya dalam RUU PSDN-PN. Nantinya, rumusan pasal-pasalnya bakal dilakukan perbaikan dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Sementara 10 fraksi di Komisi I DPR diminta segera menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PSDN-PN. Maklum, RUU PSDN-PN telah berusia 15 tahun dalam status mandeg tanpa kejelasan pembahasan. Dia berharap adanya langkah maju pemerintah menginisiasi RUU tersebut dapat segera rampung pembahasannya.
Anggota Komisi I DPR, Muhammad Hidayat Nur Wahid mengatakan komisinya siap melakukan pembahasan RUU tersebut. Pasalnya, wilayah strategis Indonesia semakin dinamis. Apalagi, di tengah-tengah persaingan antar negara-negara besar dan ancaman asimetris perlu diwaspadai. Mulai aksi terorisme, separatisme, penyelundupan orang dan barang serta serangan siber.
Dia meminta pertahanan semesta sebagaimana tertuang dalam draf RUU tersebut perlu dimaksimalkan, khususnya menyiapkan perangkat sistem pertahanan keamanan yang memadai. “Dan memaksimalkan sarana dan prasarana,” ujarnya di Komplek Parlemen, akhir pekan lalu. Baca Juga: Empat Hal Ini Perkuat Pondasi Ketahanan Siber
Menurutnya, Indonesia dalam menyelenggarakan pertahanan negara menganut prinsip, setiap warga negara berhak dan wajib terlibat dalam membela negara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat (3) menyebutkan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
Namun dalam draf RUU PSDN-PN frasa “wajib” diubah menjadi “sukarela”. Kewajiban setiap warga negara ketika dalam ancaman menjadi sukarela dan tidak bersifat mengikat. Nantinya, terhadap semua sumber daya nasional nonmiliter bakal diberikan pendidikan dan pelatihan bela negara. Dengan demikian, komponen cadangan dapat siap mendukung pertahanan negara ketika terdapat ancaman militer.