Senin, 12 August 2019

Empat Hal Ini Perkuat Pondasi Ketahanan Siber

Menurut Edmon, isu krusial dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan negara untuk mengenali serangan/ancaman siber dan menangkal/memulihkan kondisinya seperti semula.
Rofiq Hidayat
Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian, Bambang Soesatyo, Edmon Makarim dalam Diskusi Publik dan Simposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta, Senin (12/8). Foto: RFQ

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) resmi menjadi usul inisiatif DPR sejak awal Juli lalu. Meski masih menunggu pemerintah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM), RUU KKS ini diyakini sebagai upaya pembentuk UU untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman/serangan siber baik dari dalam maupun luar negeri.

 

“Karenanya, pondasi keamanan dan ketahanan siber perlu diperkuat melalui undang-undang. Sambil menunggu DIM dari pemerintah, proses kelahiran RUU KKS ini bisa mengakselerasi kematangan ekosistem keamanan dan ketahanan siber nasional,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam Diskusi Publik dan Simposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta, Senin (12/8/2019). Baca Juga: Begini Pengaturan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

 

Seperti diketahui, RUU KKS merupakan usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Berdasarkan draf terakhir, RUU KKS terdiri dari 77 pasal dan 13 Bab yang kemudian disahkan menjadi usul inisiatif DPR melalui rapat paripurna DPR pada 4 Juli lalu.

 

Bambang menegaskan inisiatif penyusunan RUU KKS upaya menguatkan pondasi keamanan dan ketahanan siber Indonesia agar mampu menghadapi berbagai ancaman/serangan multidimensi baik ancaman/serangan dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika RUU ini disahkan, diharapkan pelaksanaan kekuasaan pemerintah di bidang keamanan dan ketahanan siber dapat diselaraskan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

 

Dia mengatakan pemerintah tetap dapat menjalankan diplomasi siber dalam upaya memajukan kepentingan Indonesia, kemandirian inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemajuan perekonomian nasional di kancah internasional. “Kerja sama dengan banyak negara lain sangat diperlukan karena pelaku serangan siber sering dilakukan dalam lintas negara. Melalui kerja sama dengan banyak negara dapat membantu mencari pelaku teror melalui siber,” kata Bambang.

 

Menurut mantan Ketua Komisi III DPR ini penguatan pondasi keamanan dan ketahanan siber meliputi empat hal. Pertama, segala kerentanan ancaman siber harus dapat dideteksi dan identifikasi sedini mungkin. Kedua, segala aset penting bagi kepentingan hidup orang banyak harus dapat dilindungi. “Atau dibentengi kemungkinan adanya sabotase, serangan, atau aneka upaya lain untuk menghancurkan atau merusaknya,” lanjutnya.

 

Ketiga, segala sabotase, serangan, ataupun upaya lain yang berakibat kerusakan, kehilangan, atau kehancuran harus dapat ditanggulangi secepatnya. Sedangkan sabotase yang telah berlangsung, harus dapat dipulihkan secepatnya. Keempat, segala komponen dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber mulai manusia hingga perangkat nonteknis harus dapat dipantau dan dikendalikan agar kerentanan tidak semakin membesar.

 

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian meminta agar RUU KKS agar dapat segera dilakukan pembahasan dan kemudian disahkan menjadi UU. “Untuk mewujudkan tujuan nasional, RUU KKS sangat perlu. RUU KKS telah disampaikan ke pemerintah. Kami memiliki kepentingan RUU tersebut dapat segera disahkan,” kata dia.

 

Prinsipnya, kata dia, BSSN menyambut baik keberadaan RUU KKS karena selama ini terjadi kekosongan hukum dalam aspek tata kelola keamanan siber di tingkat UU. Meski terdapat UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun keduanya dinilai tidak memadai dalam upaya menjamin keamanan dan ketahanan siber. “Kedua UU itu memiliki fokus pengaturan yang berbeda,” tuturnya.

 

Menurutnya, RUU KKS ini bakal menjadi pelengkap dari pranata cyber law di Indonesia. Dengan begitu, adanya dasar hukum yang kuat dan lengkap, penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber akan semakin baik dalam memperkuat ketahanan nasional. Sebab, ancaman siber dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk mengancam perekonomian nasional.

 

Baginya, secara teknis dunia siber merupakan arsitektur bersifat global (lintas negara). Namun, dampak pemanfaatannya terhadap aspek politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional sangat besar. Karena itu, perlu adanya aturan dan tata kelola dalam keamanan serta ketahanan siber nasional.

 

Mengenali serangan

Pakar Hukum Telematika Edmon Makarim mengatakan isu krusial dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan negara untuk mengenali serangan/ancaman siber dan memulikan keadaan/situasinya seperti semula. "Kalau negara kena serangan, seberapa cepat pulih kembali daya tahan dan daya tangkalnya. Dengan RUU ini bagaimana bisa berkolaborasi, seberapa cepat mampu mengenal serangan tadi dan memulihkan demi kepentingan bangsa dan negara," kata dia.

 

Namun, soal penyadapan dapat menjadi ancaman, kata dia, penyadapan dalam RUU KKS tidak menjadi isu krusial. Sebab, kalau dicari kata "penyadapan" dalam RUU itu tidak akan ketemu. Akan tetapi, setiap penyampaian informasi pasti ada sinyal (signal) dan sandi (coding), serta dalam konteks penyadapan biasanya ada garis miring (/) intersepsi. “Isu penyadapan hampir ada di semua UU terkait kewenangan penyidikan," kata Edmon dalam kesempatan yang sama.

 

Dekan Fakultas Hukum UI ini menegaskan penyadapan kewenangan penyidikan dalam proses penegakan hukum. Yang pasti, kata Edmon, bicara soal penyadapan terdapat dua kepentingan yakni kepentingan penegakan hukum dan kepentingan keamanan nasional yang keduanya sama-sama harus dilindungi oleh negara. "Bagaimana penyadapan dilakukan? Kalau dia harus jadi alat bukti, pasti perlu ada kekuasaan kehakiman (pengadilan). Tetapi, kalau hanya untuk pemantauan semestinya tidak," katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua