Melihat hal tersebut Timboel berpendapat harusnya pemerintah dapat kreatif dan mencari solusi agar pekerja migran yang membutuhkan dokumen dapat dilayani dengan cepat. Misalnya, ketika mendapat informasi amnesti akan diterbitkan, pemerintah menjemput bola dengan cara menyambangi pekerja migran yang membutuhkan bantuan atau dokumen. Dengan begitu Timboel yakin antrian di KJRI Jeddah tidak akan ramai seperti saat ini dan meminimalisir terjadinya kekisruhan. “Mengurus dokumen bagi pekerja migran sangat penting karena tanpa itu mereka sering disebut pekerja tak berdokumen resmi (ilegal),” tuturnya.
Untuk menuntaskan masalah tersebut Timboel melihat pemerintah dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, mengganti Dubes RI dan atase tenaga kerja RI di Arab Saudi karena dalam peristiwa tersebut dinilai bertanggungjawab. Kedua, aparat penegak hukum harus mengusut kelalaian yang dilakukan petugas KJRI sehingga menyebabkan kerusuhan dan merenggut korban jiwa.
Ketiga, Menakertrans harus melakukan terobosan dengan menambah pos pelayanan dokumen di kota lain sehingga tidak menumpuk di Jeddah. Keempat, KBRI dan KJRI harus memberi kemudahan bagi pekerja migran mendapat dokumen sesuai kebutuhan, menggratiskan biaya serta menyediakan tempat yang nyaman untuk mengurus dokumen.
Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans, Reyna Usman, memastikan pelayanan pengurusan dokumen WNI dan TKI di KJRI Jeddah sudah relatif kondusif. Apalagi pemerintah Arab Saudi sudah menerjunkan ratusan aparat keamanan. Selain itu, jumlah petugas sudah ditambah dan ke depan loket pelayanan dokumen akan diperbanyak. “Tempat pelayanan ini akan digunakan untuk pelayanan dokumen WNI/TKI yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan,” tukasnya.
















