Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan pemeriksaan uji materiil terhadap UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam perkara No.143/PUU-XXIII/2025. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mewakili pemerintah memberikan keterangan kepada Mahkamah. Budi menjelaskan selama ini peserta program pendidikan dokter spesialis di Indonesia harus menanggung beban biaya yang sangat besar, padahal mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja umumnya dan sudah berkeluarga.
Contohnya program spesialis jantung total biaya mencapai Rp 1 miliar per peserta didik. Tanpa modal finansial yang besar yang umumnya dimiliki oleh peserta-peserta yang sudah kaya atau dukungan beasiswa, biaya ini akan sangat sulit dijangkau oleh kebanyakan dokter umum yang ingin melanjutkan ke jenjang dokter spesialis.
Indonesia mengalami masalah kekurangan dokter spesialis, sebaran tidak merata, dan biaya pendidikan tinggi. Semua negara maju memiliki sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, sedangkan sistem di Indonesia adalah berbasis universitas. Budi mengungkapkan jumlah penduduk sekitar 280.000.000 jiwa hanya mampu melahirkan 3.000 dokter spesialis per tahun melalui sistem berbasis universitas di 26 fakultas kedokteran.
“Memperhatikan alasan-alasan tersebut, maka pemerintah memandang perlu terobosan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis di Indonesia melalui pendidikan spesialis berbasis rumah sakit atau hospital-based untuk rumah sakit pendidikan penyelenggara utama mengikuti best practices yang berlaku di seluruh negara-negara di dunia,” katanya di hadapan Mahkamah, Senin (20/10/2025) kemarin.
Baca juga:
- Ahli: Kolegium Kesehatan Bentukan Menkes Berpotensi Turunkan Standar Pendidikan Dokter
- Pemerintah- DPR Persilakan Masyarakat Uji Materil UU Kesehatan
- Penjelasan Menkes Soal Dua Prioritas dalam UU Kesehatan
Budi memberi contoh Korea Selatan, populasinya 52.000.000 jiwa atau 1/5 populasi Indonesia, tapi mampu memproduksi 3.000 dokter spesialis per tahun, lebih besar dari kapasitas Indonesia di 102 rumah sakit sebagai penyelenggara pendidikan di Korea. Inggris dengan populasi 68.000.000 jiwa atau 1/4 populasi Indonesia, mampu memproduksi 12.000 dokter spesialis per tahun atau 4 kali lipat kapasitas Indonesia di 704 rumah sakit sebagai penyelenggara pendidikan.
Selain kapasitas produksi yang jauh lebih banyak, sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit di negara maju mendorong distribusi dokter spesialis dan membebaskan peserta didik dari biaya kuliah atau biaya pendidikan. Peserta didik digaji karena dianggap sebagai pegawai rumah sakit yang sedang menjalani pendidikan klinis atau profesi lanjutan. Tidak ada negara yang menarik biaya uang kuliah dari pendidikan dokter spesialis untuk dibayarkan ke institusi pendidikan, kecuali di Indonesia.
















