Kasie Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Batu Bara dan Panas Bumi, Kementerian ESDM, Mohamad Anis, menyatakan pemerintah telah berupaya membuat regulasi yang tepat untuk mengatur dan mengembangkan industri pertambangan demi meningkatkan perekonomian nasional. Hal itu disampaikannya di Jakarta, Selasa (2/10).
“Salah satu kebijakan tersebut adalah diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba),” ujarnya.
Anis mengatakan, dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus memperhatikan semua kepentingan, baik bagi pengusaha pertambangan maupun masyarakat. Dia mengakui, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya sempurna seperti Permen ESDM No. 11 Thn 2012 tentang Perubahan Atas Permen No. 7 Tahun 2011 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
Menurutnya, banyak pengusaha menolak Permen tersebut. Akan tetapi, katanya, perlu diketahui bahwa pemerintah mempunyai niat baik untuk mengeluarkan kebijakan itu. Dia menjelaskan, pemerintah telah mendapat masukan-masukan dari semua pemangku kepentingan dalam membuat aturan tersebut.
“Kita ingin agar semua pihak mengelola energi secara bertanggungjawab agar di masa mendatang kita tidak mengalami krisis energi,” ujarnya.
Anis menganggap wajar jika ada keberatan dari pengusaha tambang terhadap regulasi yang dibuat pemerintah, apalagi regulasi itu akan mempengaruhi bisnis yang mereka jalani. Namun, ia mengatakan pemerintah telah memiliki koridor-koridor tertentu dalam mebuat regulasi. Anis juga berharap bisnis usaha tambang juga bisa berimbas positif ke sektor lain seperti pertanian.
“Artinya, pemerintah tidak selalu memenuhi kepentingan pengusaha tambang, tapi mereka juga harus memperhatikan efek dari bisnis yang mereka jalani seperti dampak ke lingkungan,” katanya.
