Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 23 Oktober 2000, koalisi Ornop (organisasi non pemerintah) juga meminta DPR agar menegur pemerintah. Pasalnya, pada saat ini ada dua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang sesungguhnya merupakan tugas dan memerlukan keberadaan KPU.
Kedua hal tersebut adalah pengisian keanggotaan DPRD wilayah pemekaran yang terbentuk setelah pemilu 1999 dan perumusan perubahan UU politik (UU No 2,3 dan 4 Tahun 1999).
Pengisian keanggotaan DPRD wilayah, dilakukan berdasarkan Keppres No 110 tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian keanggotaan DPRD wilayah yang dibentuk setelah pemilu 1999 bertentangan dengan Tap MPR RI No.IV Tahun 1999 tentang GBHN, (butir c dan h) dan UU No. 4 Tahun 2000 Jo UU NO. 3 tahun 1999 tentang Pemilu.
Menurut Keppres, pengisian itu dilakukan oleh KPU. Namun, saat ini yang melakukan hal itu adalah sekretariat KPU. Haydar N. Gumay dari Cetro menyatakan bahwa Sekretariat KPU seharusnya hanya bertanggung jawab administrasi pada pemerintah. "Masalahnya apa pengisian ini hanya semata administrasi. Ini kan persoalan teknis," ujar Haydar.
Dalam UU pemekaran wilayah, hanya menyebutkan bahwa pengisian dihitung secara proporsional. Mengenai hitung-hitungan secara detail dan siapa yang menghitung seharusnya dilakukan oleh KPU, yaitu oleh orang-orang yang independen dan partisan. Ini sesuai dengan perubahan UU No 4 tahun 2000.
Sekarang menjadi persoalan, apakah KPU yang baru nanti harus menangani jika ada masalah dan terbukti masalah-masalah itu sekarang sudah timbul di daerah. "Banyak problem, seperti perjalananya yang tidak sesuai jadwal. Itu kita inventaris semua," cetus Haydar.
DPR segera menyelesaikan
Menurut Haydar, seharusnya hal itu bisa diredam jika lembaga yang menyelenggarakan adalah lembaga yang didukung masyarakat. "Sekarang lembaga yang menyelenggarakan itu kurang lebih pemerintah. Mereka beralasan KPU-nya belum ada. Makanya kami mendesak DPR agar segera menyelesaikan masalah ini," kata Haydar.
















