Dian berpendapat, pemerintah harusnya serius memberantas korupsi dan membangun serta merawat infrastruktur dengan baik. Sayangnya, hal itu kurang maksimal dilakukan sehingga kaum pekerja dikorbankan lewat kebijakan upah murah. Padahal, kebijakan itu membuat rakyat pekerja semakin terbelakang karena kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan.
Mengingat mayoritas angota FBLP perempuan dan bekerja di industri garmen, Dian mengatakan selama ini sangat minim mendapat perhatian pemerintah. Sehingga, tidak sedikit pekerja perempuan jatuh miskin. Padahal, industri garmen selama ini tercatat sebagai penyumbang devisa non migas terbesar. “Tapi pekerja garmen yang mayoritas perempuan tetap miskin,” tukasnya.
Sementara, anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari unsur buruh, Iswan Abdullah, mengatakan Inpres tentang upah minimum itu merupakan tindakan inkonstitusional. Apalagi anggota Depenas tidak dilibatkan dalam membahas Inpres tersebut. “Inpres itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan,” ucapnya.
Selain itu Iswan menganggap aneh jika pekerja dituding sebagai biang keladi terdepresiasinya nilai rupiah. Menurutnya, lemahnya nilai rupiah karena pemerintah gagal menjaga neraca perdagangan berada diposisi positif.
Menanggapi Inpres itu, pengacara publik LBH Jakarta, Muhammad Isnur, mengatakan Inpres tentang upah minimum tidak diamanatkan UU Ketenagakerjaan. Menilai Inpres itu inkonstitusional, Isnur berpendapat gerakan pekerja sangat diperlukan untuk menegakan konstitusi. “Pembahasan Inpres ini tidak mengundang serikat pekerja, maka kita mendesak agar Inpres dibatalkan karena menimbulkan gejolak di masyarakat,” pungkasnya.
