Sejak awal tahun 2024, Kementerian hukum dan ham terus mensosialisasikan rencana pembentukan regulasi terkait penguatan Pembinaan Hukum Nasional melalui Rancangan Undang-Undang Pembinaan Hukum Nasional (RUU PHN) dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum (RPerpres Kepatuhan Hukum) yang di dalamnya mengatur profesi auditor hukum.
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie mendukung penuh inisiasi pemerintah menggagas pembentukan regulasi kepatuhan hukum sebagaii strategi menjalankan kepatuhan hukum yang dikaitkan dengan fungsi audit hukum.
Sama halnya dengan profesi advokat, notaris, dokter, maupun akuntan, profesi auditor hukum sudah seharusnya memiliki pengaturan profesinya sendiri di dalam undang-undang. Hal ini menurut Prof. Jimly agar profesi ini memiliki kedudukan hukum.
“Walaupun belum ada undang-undangnya, tidak apa-apa. Yang terpenting audit hukum disebut di dalam pasal atau ayat. Kalau sudah dicantumkan, insya Allah kedudukannya kuat,” ujar Prof. Jimly dalam dalam Seminar Nasional Peningkatan Kepatuhan Hukum yang diselenggarakan oleh ASAHI, Rabu (31/7/2024) lalu.
Baca Juga:
- 3 Substansi Utama Rancangan Perpres Kepatuhan Hukum
- Tanpa Cantolan UU, Rancangan Perpres Kepatuhan Hukum Bisa Berlaku
- BPHN Susun RUU Pembinaan Hukum Nasional
Sementara itu Dosen Hukum Bisnis dan HAM FH Universitas Airlangga Iman Prihandono mengatakan profesi auditor hukum saat ini sudah cukup baik berkembang. Keberadaannya membantu banyak perusahaan, pelaku usaha maupun perorangan yang memerlukan audit hukum. Menurutnya, sebuah profesi apapun bentuknya seharusnya independen, demikian juga profesi auditor hukum.
“Pemerintah dapat membuat regulasi yang mengatur tentang organisasi profesi auditor hukum, misalnya kriteria tentang bagaimana seharusnya organisasi profesi didirikan dan mendapatkan legalitas pengakuan dari pemerintah,” ujar Iman Prihandono kepada Hukumonline, Sabtu (24/8/2024).
