Pemerintah mengklaim telah merampungkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Revisi DNI dinyatakan rampung setelah Menteri Koordinator dan Perekonomian Hatta Rajasa melakukan rapat koordinasi bersama beberapa Menteri terkait seperti Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
"Kami (Menteri), hari ini rapat koordinasi. Fokus utama yang dibahas adalah merampungkan DNI yang sudah siap," kata Hatta Rajasa di Kantor Kemenko Jakarta, Kamis (22/8).
Sayangnya, Hatta enggan menyebutkan isi revisi DNI tersebut. Ia mengatakan, hasil revisi DNI akan dibacakan oleh Presiden SBY besok, Jumat (23/8). Pastinya, rakor kali ini membahas tiga hal yakni relaksasi investasi, pemangkasan perizinan serta hambatan-hambatan investasi.
Pemerintah juga melakukan rapat koordinasi bersama dengan pelaku usaha. Rakor tersebut bertujuan untuk merumuskan kebijakan dengan dunia usaha terkait perizinan dengan mendengarkan masukan dari dunia usaha. "DNI penting untuk lebih mengakomodir, kompetitif investemen, tetapi dunia usaha dalam negeri harus tetap tumbuh. Banyak masukan dan untuk kebijakan itu kita semua melibatkan dunia usaha," ungkap Hatta.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang turut hadir dalam rakor tersebut mengharapkan pemerintah dapat mengurangi spekulasi-spekulasi dalam dunia usaha di tengah perekonomian Indonesia saat ini. "Diharapkan pemerintah dalam keputusan Bapak Presiden SBY besok bisa membantu mengurangi spekulasi-spekulasi yang tidak perlu," kata Sofjan.
Adapun masukan-masukan yang diusulkan kepada pemerintah adalah terkait dengan kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sayangnya, Sofjan juga turut tak merincikan masukan yang diberikan dalam rakor kali ini.
"Ya masukan-masukan yang mendukung dunia usaha untuk bisa bekerja secara normal," ungkap Sofjan.
Tak hanya Hatta Rajasa dan Sofjan yang seolah-olah tutup mulut. Menteri Keuangan Chatib Basri, pun, enggan menjelaskan keputusan apa yang akan diambil ditengah gentingnya kondisi perkenomian Indonesia. Yang pasti, pertemuan kali ini membahas persoalan ekonomi indonesia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Besok saja dengar Presiden SBY. Hari ini kita memang membahas soal ekonomi Indonesia, tapi saya tidak bisa sebutkan terutama terkait paket kebijakan stabilitas ekonomi," pungkasnya.