Pemerintah akan segera mencabut 544 izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Pasalnya, seluruh izin tersebut hingga kini belum juga mengantongi status clean and clear (CNC). Dari sejumlah izin yang akan dicabut itu, sekitar setengahnya berada di wilayah Kalimantan.

Saat ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan verifikasi izin-izin bermasalah. Nantinya, pihak pemerintah daerah yang akan melakukan pencabutan izin. Menurut Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, R. Sukhyar, hasil verifikasi pihaknya bisa saja menambah jumlah izin yang harus dicabut.

“Total ada 544 IUP yang dicabut dalam waktu dekat. Saya yakin jumlah tersebut masih akan meningkat karena kita bersama pemda masih terus melakukan verifikasi atas IUP yang dimiliki perusahaan tambang,” katanya di Jakarta, Kamis (15/1).

Angka 554 IUP yang harus dicabut merupakan hasil koordinasi dan supervisi (korsup) antara Ditjen Minerba dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua institusi tersebut memang telah bekerja sama mengawasi izin pertambangan di 12 provinsi. Saat ini terdapat hampir 11 ribu IUP yang diterbitkan oleh Pemda. Dari angka tersebut, sekitar separuhnya diketahui telah mengantogi status CNC. Sementara sisanya masih terus diverifikasi lantaran masih bermasalah.

“Kami juga melakukan korsup di 19 provinsi lainnya namun masih terus diverifikasi dan tentunya angka IUP yang dicabut akan bertambah," tutur Sukhyar.