Pemerintah Siapkan Sembilan Sabuk Pengaman
RAPBN-P 2008

Pemerintah Siapkan Sembilan Sabuk Pengaman

Belum genap satu semester berjalan, Pemerintah sudah memikirkan perubahan anggaran negara 2008. Alasannya, kondisi ekonomi global yang lagi meriang. Meski berencana main aman, Pemerintah justru memperkirakan defisit anggaran makin membengkak.

Ycb/CRD
Bacaan 2 Menit
Pemerintah Siapkan Sembilan Sabuk Pengaman
Hukumonline

 

Dalam paparan tertulisnya, Burhanuddin menganggap perekonomian Amerika Serikat yang demam menjalar juga ke kondisi global. Lesunya bisnis properti dan limbungnya subprime mortgage asal Paman Sam ini masih terasa dampaknya. Burhanuddin memperkirakan pertumbuhan ekonomi negeri Hollywood tahun ini menurun dari prediksi semula 1,9 persen menjadi 1,5 persen. Hal ini menular pula pada perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia, dari 4,4 persen menjadi 4,1 persen.

 

Karena itu pula, BI buru-buru meralat sejumlah asumsi ekonomi 2008. Pertumbuhan ekonomi, misalnya. Jika semula APBN 2008 mematok angka 6,8 persen, kali ini BI menggesernya pada kisaran 6,2-6,8 persen.

 

Demikian halnya prakiraan laju inflasi. Awalnya, APBN 2008 mencantumkan angka 6,0 persen. Lantas BI tak mau terlalu berani. Otoritas moneter ini dengan hati-hati memasang perkiraan 6,0-6,5 persen. BPS mencatat, inflasi Januari lalu saja sudah sebesar 1,77 persen.

 

Ani lantas tak tinggal diam. Jajaran Lapangan Banteng sudah menyusun sembilan jurus pengaman APBN 2008 (lengkapnya, lihat tabel). Untuk mendongkrak penerimaan negara, Pemerintah nampaknya masih merapal jurus lama: optimalisasi pajak dan dividen BUMN.

 

Sembilan Langkah Pengamanan APBN 2008

A. Optimalisasi Pendapatan

1. Optimalisasi Perpajakan, PNBP, dan Dividen BUMN

- Penyesuaian Tarif PPh tetap: badan 30%, pribadi 35%

- Intensifikasi perpajakan sektor booming (pertambangan dan perkebunan) serta penerimaan cukai

- Tambahan penerimaan bea keluar (PE) untuk CPO dan produk turunannya

- Pengenaan bea keluar pertambangan (batubara, emas, nikel, timah)

- Dividen interim dari BUMN (Pertamina dan non-Pertamina)

B. Penghematan Belanja

2. Penggunaan Dana Cadangan APBN

Contingency Policy Measures

3. Penghematan dan Penajaman Prioritas Belanja K/L

Rupiah K/L, pinjaman proyek (PHLN) K/L, dana penyesuaian ke daerah

4. Perbaikan Parameter Produksi dan Subsidi BBM dan Listrik

- Optimalisasi produksi/lifting minyak

- Program konversi mintak tanah ke LPG

5. Program hemat energi dan efisiensi Pertamina serta PLN

- Subsidi BBM: Alpha BBM turun 1% dari 13,5% menjadi 12,5%

- Subsidi listrik: Memastikan rasio penggunaan BBM untuk pembangkit maksimum 27%

C. Pelonggaran Defisit dan Optimalisasi Pembiayaan

6. Pemanfaatan Dana Kelebihan (Windfall) di Daerah Penghasil Migas melalui instrumen utang

- Surplus kas daerah penghasil migas ditempatkan pada instrumen bebas risiko, seperti Surat Berharga Negara (SBN)

- SBN dibeli langsung oleh daerah untuk mengurangi biaya intermediasi, dan daerah langsung menikmati keuntungannya

7. Penerbitan Obligasi dan Optimalisasi Pinjaman Program

- Penambahan Obligasi Syariah (sukuk), ORI, dan SPN

- Optimalisasi pinjaman program

D. Program Stabilisasi Harga

8. Pengurangan beban pajak komoditas pangan strategis

- Penurunan bea masuk impor beras

- Melanjutkan dan perluasan PPN ditanggung Pemerintah bagi industri minyak goreng; penerapan bea keluar CPO dan produk turunannya

- Penurunan bea masuk dan PPh impor terigu; PPN gandunm dan terigu ditanggung Pemerintah

- Penurunan bea masuk impor dan PPh impor kedelai

9. Penambahan subsidi pangan

- Menambah volume beras Raskin kepada rumah tangga sasaran

- Melanjutkan operasi pasar minyak goreng

- Bantuan langsung kepada perajin tempe dan tahu

Sumber: Departemen Keuangan, untuk Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, 4 Februari 2008

 

Belum ada gambaran yang jelas berapa jatah dividen dari sejumlah perusahaan plat merah ini. Yang pasti, delapan BUMN sektor usaha jasa tahun lalu membukukan laba sebesar Rp32,80 miliar. Hal ini diulas oleh Deputi Menter Negara BUMN Bidang Usaha Jasa Muchayat, di muka Komisi VI DPR (Bidang Industri, Perdagangan, dan BUMN), Senin lalu (4/2).

 

Kebijakan Fiskal

Pemerintah sebenarnya hendak menggenjot pendapatan, dari asumsi awal APBN 2008 Rp781,3 triliun menjadi Rp823,3 triliun pada RAPBN-P. Namun, Ditjen Pajak justru gencar menggalakkan insentif pajak.

 

Contohnya, dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Insentif PPh. PP ini hendak memperluas cakupan sektor usaha yang menerima fasilitas tersebut. Baru-baru ini Darmin juga menyunat tarif pajak bagi perusahaan yang merger, dari 30% menjadi 10%. Darmin juga mempersiapkan fasilitas tarif PPh bagi perusahaan yang masuk bursa.

 

Dari segi perangkat hukum, Darmin sudah menyusun perangkat peraturan pelaksana Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP). PP Petunjuk Pelaksanaan UU KUP sudah terbit akhir tahun lalu (PP 80/2007). Sejumlah aturan lainnya berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Bukan berarti mempersiapkan PMK baru. PMK yang lama sebenarnya beberapa sudah ada. Cuma, UU KUP lawas tidak eksplisit mengatur adanya PMK, terang Darmin.

 

Anggota Komisi XI Ali Masykur Musa menganggap sejumlah insentif ini tidak cukup mujarab untuk jangka panjang. Bahkan, menurut legislator asal Fraksi Kebangkitan Bangsa ini, fasilitas tersebut cenderung menguntungkan pihak tertentu. Misalnya para importir yang menikmati bebas bea, ujarnya dari sambungan telepon, Selasa petang (5/2).

 

Defisit makin Menganga

Meski hendak menebar sembilan langkah, Pemerintah di sisi lain justru memperkirakan defisit makin besar. Ani dan kawan-kawan memprediksi defisit terkerek, dari Rp73,3 triliun (APBN 2008) menjadi Rp87,3 triliun (RAPBN-P 2008) -selebihnya, tengok tabel. Pemerintah terlalu optimis pada awal penyusunan APBN dan itu sangat tidak masuk akal, seloroh Ali. 

 

Artinya, menurut Ali, sembilan jurus ini masih belum mampu menjadi instrumen penyelamat kantong negara. Jika defisit makin menggembung, jalan keluarnya adalah, tambah utang negara atau privatisasi alias jual aset negara. Dan ini hanya mewariskan beban kepada anak-cucu hanya demi menyelamatkan anggaran satu tahun, sambung Ali.

 

Kalkulasi RAPBN-P 2008 dengan Skema Pengamanan (dalam triliun rupiah)

Pos

APBN 2008

RAPBN-P 2008

Pendapatan Negara

781,3

823,3

Belanja Negara:

- Belanja Pemerintah Pusat

- Transfer ke Daerah

854,6

573,4

281,2

910,6

626,0

284,6

Defisit Anggaran

(Rasio terhadap PDB)

(73,3)

(1,7)

(87,3)

(2,0)

Pembiayaan Negara

- Pembiayaan Dalam Negeri

- Pembiayaan Luar Negeri

73,3

90,0

(16,7)

87,3

108,4

(21,2)

Sumber: Departemen Keuangan, untuk Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, 4 Februari 2008, data terpilih

 

Rusman mengingatkan, saat ini terdapat sekitar 10 juta penganggur di Indonesia. Tiap tahunnya, angkatan kerja bertambah 2,5 juta. Untuk menekan angka pengangguran, menurut Rusman, kudu tersedia lapangan kerja yang luas.

 

Ngebet Rampung

Pada paparan terakhirnya, Ani berniat ngebut mempercepat perubahan atas APBN 2008 ini. Rancangan Undang-Undang APBN-P 2008 kami rencanakan pada medio Februari dengan target pelaksanaan Maret, pungkasnya.

 

Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis (Fraksi PDIP) malah enggan merombak bujet kantong negara tahun ini. Namun, jika Pemerintah merasa perlu, kami siap membahas perubahannya, tuturnya kepada Investor Daily, edisi Selasa (5/2).

 

Ali Masykur menengarai, upaya penyelamatan APBN 2008 ini ada kaitannya dengan lips service menjelang Pemilu 2009. Anggaran jangan sampai hanya jadi kosmetik politik belaka. Seharusnya kita susun bujet yang realistis, tukasnya.

Roda waktu masih berputar pada awal bulan kedua 2008. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya sudah terlihat sibuk mengutak-atik angka bujet negara tahun ini. Bagai ritual rutin, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senantiasa direvisi alias berganti menjadi APBN-Perubahan (APBN-P).

 

Umumnya, kesibukan itu dimulai menjelang akhir semester pertama. Namun, tahun ini seakan kekecualian. Kali ini, alasannya, Terjadi perubahan ekonomi dunia, tutur Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, di depan Komisi XI DPR (Bidang Keuangan Negara dan Perbankan), Senin silam (4/2).

 

Perubahan global yang dimaksud Ani setidaknya meliputi tiga hal. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat, harga minyak meroket, serta harga komoditi pangan dunia terkerek. Kasus terakhir, yah, melambungnya harga kedelai yang menggulung tikar produsen tahu, beberapa waktu lalu. Selain kedelai, harga CPO dan gandum juga berakrobat.

 

Pada rapat kali itu, formasi rombongan Pemerintah diisi oleh Ani, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info