Merasa wewenangnya dalam pengelolaan listrik dihilangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat yakni Bupati Ismail Thomas dan Ketua DPRD Jackson John Tawi serta Yustinus Dullah mempersoalkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lampiran CC angka 5 sub Urusan Ketenagalistrikan UU Pemda hanya memberi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal pengelolaan listrik.
Para pemohon merasa terhalangi haknya untuk membangun pembangkit tenaga listrik lantaran saat ini Kabupaten Kutai Barat tengah mengalami sulitnya (tidak stabil) mendapat pasokan listrik dan mahalnya biaya penyambungan listrik. Padahal, Pasal 5 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota mengatur ketenagalistrikan.
Menanggapi permohonan ini, Pemerintah memandang objek permohonan ini sama sekali bukan sebagai penghalang Pemkab Kutai Barat membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Meski tidak mencantumkan kewenangan pemkab dalam hal pengelolaan listrik, bukan berarti melarang pemkab membangun pembangkit tenaga tenaga listrik guna mengatasi masalah kelistrikan.
Dia mengutip lampiran CC angka 5 sub urusan Ketenagalistrikan UU Pemda ini. Intinya, beleid itu mengandung makna “pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi” berkewajiban menyediakan dana bagi masyarakat tidak mampu, membangun sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang atau daerah terpencil dan pedesaan.
“Ini justru bermakna negara menjamin ketersediaan listrik bagi warga negaranya,” ujar Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjiyanto saat memberi tanggapan pemerintah dalam sidang pengujian UU Pemda di gedung MK, Senin (14/9).
Widodo mengingatkan atas dasar kebutuhan listrik menjadi kebutuhan pokok, UU Pemda terdahulu (UU No. 32 Tahun 2004) telah memberikan kewenangan kepada pemda kabupaten/kota dalam hal pengelolaan listrik. Namun, implementasinya dianggap kurang maksimal. Sebab, hingga saat ini masih terdapat daerah-daerah terpencil di wilayah kabupaten/kota belum tersedia pasokan listrik.
“Atas dasar itu, pemerintah berinisiatif memberi kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemprov untuk mengurus listrik,” paparnya.
Jika Pemkab Kutai Barat hendak membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber daya alam dapat berkoordinasi dengan Pemrov Kalimantan Timur atau pemerintah pusat. Tentunya, dengan koordinasi ini akan semakin memudahkan Pemkab Kutai Barat dalam mewujudkan pembangunan pembangkit tenaga listrik ini. “Tetapi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutuskan pengujian UU Pemda ini,” kata dia dalam sidang yang diketuai Anwar Usman.
Salah satu pemohon, Ismail Thomas mengaku Pemkab Kutai Barat sudah mengurus masterplan untuk pembangunan pembangkit energi listrik. Namun, hingga kini masih terkendala proses perizinan karena harus ada persetujuan dari pemprov. “Jadi, sampai saat ini belum bisa membangun,” katanya.
Karena itu, dalam berkas permohonan, para pemohon meminta MK membatalkan lampiran CC angka 5 sub urusan Ketenagalistrikan UU Pemda ini. Diharapkan, dengan penghapusan ketentuan itu kewenangan Pemkab dalam hal pengelolaan kelistrikan mengacu pada UU Ketenagalistrikan.
Para pemohon merasa terhalangi haknya untuk membangun pembangkit tenaga listrik lantaran saat ini Kabupaten Kutai Barat tengah mengalami sulitnya (tidak stabil) mendapat pasokan listrik dan mahalnya biaya penyambungan listrik. Padahal, Pasal 5 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota mengatur ketenagalistrikan.
Menanggapi permohonan ini, Pemerintah memandang objek permohonan ini sama sekali bukan sebagai penghalang Pemkab Kutai Barat membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Meski tidak mencantumkan kewenangan pemkab dalam hal pengelolaan listrik, bukan berarti melarang pemkab membangun pembangkit tenaga tenaga listrik guna mengatasi masalah kelistrikan.
Dia mengutip lampiran CC angka 5 sub urusan Ketenagalistrikan UU Pemda ini. Intinya, beleid itu mengandung makna “pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi” berkewajiban menyediakan dana bagi masyarakat tidak mampu, membangun sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang atau daerah terpencil dan pedesaan.
“Ini justru bermakna negara menjamin ketersediaan listrik bagi warga negaranya,” ujar Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjiyanto saat memberi tanggapan pemerintah dalam sidang pengujian UU Pemda di gedung MK, Senin (14/9).
Widodo mengingatkan atas dasar kebutuhan listrik menjadi kebutuhan pokok, UU Pemda terdahulu (UU No. 32 Tahun 2004) telah memberikan kewenangan kepada pemda kabupaten/kota dalam hal pengelolaan listrik. Namun, implementasinya dianggap kurang maksimal. Sebab, hingga saat ini masih terdapat daerah-daerah terpencil di wilayah kabupaten/kota belum tersedia pasokan listrik.
“Atas dasar itu, pemerintah berinisiatif memberi kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemprov untuk mengurus listrik,” paparnya.
Jika Pemkab Kutai Barat hendak membangun pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber daya alam dapat berkoordinasi dengan Pemrov Kalimantan Timur atau pemerintah pusat. Tentunya, dengan koordinasi ini akan semakin memudahkan Pemkab Kutai Barat dalam mewujudkan pembangunan pembangkit tenaga listrik ini. “Tetapi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutuskan pengujian UU Pemda ini,” kata dia dalam sidang yang diketuai Anwar Usman.
Salah satu pemohon, Ismail Thomas mengaku Pemkab Kutai Barat sudah mengurus masterplan untuk pembangunan pembangkit energi listrik. Namun, hingga kini masih terkendala proses perizinan karena harus ada persetujuan dari pemprov. “Jadi, sampai saat ini belum bisa membangun,” katanya.
Karena itu, dalam berkas permohonan, para pemohon meminta MK membatalkan lampiran CC angka 5 sub urusan Ketenagalistrikan UU Pemda ini. Diharapkan, dengan penghapusan ketentuan itu kewenangan Pemkab dalam hal pengelolaan kelistrikan mengacu pada UU Ketenagalistrikan.
