Pemihakan
Tajuk

Pemihakan

Kumbakarna berwajah jelek dan terkesan jahat. Dia adalah bentuk seburuk-buruknya raksasa yang seakan terasosiasi dengan iblis jahat. Dialah adik Rahwana, maharaja kejahatan bermuka selaksa, raksasa immortal yang menyebarkan bibit-bibit kejahatan berkesinambungan sampai akhir jaman.

ATS
Bacaan 2 Menit
Pemihakan
Hukumonline

Tapi kenyataannya, Kumbakarna adalah sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya makhluk hidup. Dia sungguh tidak minta dilahirkan sebagai bagian dari ketamakan dan kejahatan. Tetapi Kumbakarna harus menerima kenyataan, terlahir dan besar di lingkungan Alengka di mana kejahatan adalah keseharian. Kumbakarna memilih naik gunung, bertapa mensucikan diri di gua, melupakan keduniawian. Karena paling tidak, jarak yang diambil akan membuatnya seakan tidak terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mob Alengka.

Namun waktu Alengka menjelang di jurang kehancuran ketika berperang melawan Rama dan pasukan wanara, atas bujukan-bujukan kerabat Alengka, Kumbakarna dengan hati pedih dan melawan nuraninya sendiri maju berperang membabi buta menghadapi balatentara Rama yang berniat melumatkan angkara murka. Kumbakarna telah melakukan pemihakan pada suatu pemerintah dan gerombolan yang jahat atas dasar pengabdiannya kepada Alengka, tanah airnya. Bisa jadi dia menerapkan prinsip "right or wrong Alengka is my country" .

Untuk alasan yang mirip, tetapi dengan latar belakang sedikit berbeda, Adipati Karna memihak Kurawa dalam perang Baratayudha melawan saudara-saudara seibunya sendiri, Pandawa Lima. Karna berhutang budi pada Kurawa yang mengangkatnya dari kehidupan sudra yang hina menjadi "warlord" utama Astina. Karna melakukan pemihakan yang jelas membela Kurawa sebagai balas jasa, suatu sikap sangat manusiawi dari seorang ksatria kepada penguasa junjungannya.

Kumbakarna dan Karna melakukan pemihakan dari pilihan-pilihan yang sulit, penuh dengan konflik batin yang memilukan, dan sulit untuk dicerna akal sehat, ciri khas drama Asia. Bahkan, dalam kehidupan masyarakat tradisional Asia yang ditarik sampai ke masa kini sekalipun.

Pemihakan masyarakat modern lebih lugas dan rasional. Mayoritas bangsa-bangsa di dunia bangkit membentuk kekuatan sekutu untuk menentang "fasisme" yang diprakarsai oleh Adolf Hitler dengan partai Nazinya. Seluruh dunia bangkit membela Mandela karena politik apartheid dengan congkak melecehkan pilar-pilar kehidupan kemanusiaan yang mendasar dan universal. Seluruh dunia juga bangkit melawan kebijakan biadab "ethnic cleansing" di Yugoslavia dan daerah-daerah pecahannya.

Di mana-mana di bagian dunia ini, gerakan-gerakan pemihakan, yaitu membela buruh, wanita dan anak-anak, golongan minoritas, antirasialisme, prodemokrasi, proreformasi, penegakan hukum dan keadilan, antipenindasan dan penjajahan segala bentuk bermunculan. Semuanya rasional, bertujuan jelas dan bermuatan nilai-nilai universal, tentu dengan romantisme di sana sini.

Bila kita terapkan prinisip pemihakan dengan nilai-nilai tadi ke dalam kondisi Indonesia masa kini, maka pemihakan yang logis, rasional dan lugas atas siapa dan apa, menjadi suatu spektrum menyilaukan yang sulit diurai warnanya. Jatuhnya Suharto dan penerusnya, Habibie, memberikan harapan luar biasa besarnya kepada suatu pemerintahan egaliter gaya baru, tumbuhnya masyarakat madani yang kritis, kehidupan multipartai yang demokratis, runtuhnya feodalisme dalam kehidupan birokrasi, terbasminya korupsi, tegaknya hukum dan kewibawaan penegak hukum, dan di ujung sana tentunya kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan.

Impian dan harapan itu sudah di ambang akhir. Kita bangsa Indonesia tiba-tiba dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk melakukan pemihakan secara luar biasa sulitnya. Bangsa ini tiba-tiba dibelah-belah secara acak dalam kubu-kubu yang tidak jelas. Dan pemihakan ke pihak manapun mengandung potensi kesalahan fatal yang bisa disesali sepanjang hidup. Dasar-dasar pemihakan dengan menggunakan rasionalitas, prinsip-prinsip universal kemanusiaan, penegakan hukum dan keadilan, kebebasan, demokrasi bahkan konstitusionil tidaknya suatu proses politik sukar dijadikan pegangan.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid membawa bobot legitimasi yang berat dari proses pemilu yang relatif bersih. Komitmen pemerintahan ini pada awalnya terhadap reformasi, demokrasi, dan supremasi hukum juga sangat kuat. Belum pernah ada dukungan moral begitu kuatnya dari berbagai lapisan masyarakat  yang selama ini bungkam dan dibungkam, terhadap suatu pemerintahan. Bahkan, masyarakat internasional memberi harapan dan dukungan yang tidak kalah kuatnya.

Nyatanya, kekecewaan demi kekecewaan harus kita telan. Korupsi tidak diberantas serius. Orde Baru dan spiritnya dibiarkan hidup dan meneruskan pengaruhnya lewat berbagai jaringan organisasi, institusi, orang-orang, tata nilai, dan budaya serta cara hidup. Good governance cuma slogan. Bahkan, pelanggaran-pelanggaran hukum, korupsi, dan pengembangan jaringan nepotisme dibiarkan tetap berlangsung.

Kesalahan kecil demi kesalahan kecil menumpuk dan menimbulkan efek bola salju yang berujung kepada ancaman Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden atau bahkan impeachment presiden, yang mulanya sekadar berawal dari kasus-kasus korupsi Bulog Gate atau penggunaan dana secara tidak transparan dalam Brunei Gate, yang di jaman Orde Baru mungkin hanya mainan kelas Dirut BUMN atau cucu Suharto.

Sementara pemihakan kepada parlemen yang sudah hampir pasti menggulirkan Sidang Istimewa untuk proses impeachment bukan otomatis berarti membela atau memihak kepentingan rakyat banyak. Begitu banyak orang tidak jelas di parlemen dengan agenda yang hanya ada di genggaman tangan mereka sendiri. Kalau nasib bangsa ini mau diletakkan ke pundak mereka, begitu liar arah masa depan bangsa ini bisa bergulir.

Betul kita memilih wakil rakyat dalam pemilu yang jujur. Tapi dalam suasana hampir chaos begini, perlu kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita benar telah memilih mereka untuk melakukan pilihan-pilihan sulit tentang masa depan bangsa ini? Apakah kita memilih mereka untuk berkompromi dengan Orde Baru? Apakah kita memilih mereka untuk mengundang kudeta militer? Apakah kita memilih mereka untuk menghambat pemulihan ekonomi?

Tentu saja jawabannya semua adalah tidak. Dan tentu saja kita tidak memilih mereka untuk memutar balik arus reformasi ke arah yang kembali ke kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang penuh dengan pembodohan-pembodohan oleh penguasa. Kita memilih mereka untuk meneruskan agenda reformasi. Kita memilih mereka untuk mengawasi eksekutif secara ketat dan bijak. Kita memilih mereka untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat kecil yang selama ini tertindas dan dibodoh-bodohi, melalui legislasi dan tindakan nyata.

Pemerintahan sekarang ini memang brengsek dan tidak "capable". Akan tetapi pengganti pemerintahan ini, dengan menilai akan begitu banyaknya kompromi politik yang dihasilkan,  tidak akan membawa kita kemana-mana kecuali ke arah ketidakpastian, keraguan, dan stagnasi atau bahkan kemerosotan di berbagai bidang. Tidak ada upaya bernas dari pemerintah, parlemen atau pihak yang mampu menengahi, untuk melihat bahwa pemihakan harus lebih difokuskan kepada proses bangsa ini mencari jati dirinya kembali, merumuskan kembali prioritas pemulihan dari krisis multidimensi, mengambil langkah-langkah nyata ke depan dengan hati lapang dan meniadakan kepentingan sesaat orang-perorang dan golongan pergolongan.   

Kita saat ini bisa menjelma menjadi Kumbakarna atau Adipati Karna yang disodori pilihan-pilihan sulit untuk melakukan pemihakan. Kita diminta memilih pemihakan. Hanya kita tidak hidup dalam drama tradisional yang cuma mitos saja. Kita hidup dalam kehidupan yang nyata. Pemihakan kita membawa bangsa dan rakyat Indonesia ke masa depannya sendiri. Pemihakan kita bisa membawa bangsa ini ke jurang yang dalam, atau ke kehidupan yang lebih baik, atau tidak ke mana-mana.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info