Pemilu Presiden Tanpa Ambang Batas
Utama

Pemilu Presiden Tanpa Ambang Batas

Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden mesti dipahami, dimaknai, dan diposisikan sebagai hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu.

Ady Thea DA
Bacaan 5 Menit
Suasana persidangan pembacaan pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/1/2025). Foto: Humas MK
Suasana persidangan pembacaan pertimbangan hukum putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/1/2025). Foto: Humas MK

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik yang memperoleh kursi minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya (presidential threshold) banyak dikritik kalangan masyarakat sipil. 

Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) itu dianggap menghambat partai politik mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan begitu, masyarakat tak punya banyak alternatif untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu.

Persoalan itu yang dimohonkan 5 mahasiswa, Enika Maya Oktavia dkk, meminta mahkamah menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017. Menariknya, mahkamah memberi kado awal tahun yang menggembirakan melalui putusan No.62/PUU-XXII/2024, karena permohonan itu dikabulkan seluruhnya. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 inkonstitusional.

“Amar putusan, mengadili, pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo membacakan sebagian amar putusan, Kamis (2/1/2025) kemarin.

Baca juga:

Mahkamah 44 kali memutus perkara yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, menghitung sejak 2004 ada 13 putusan MK menguji konstitusionalitas Pasal 5 ayat (4) UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, dan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden untuk pengujian Pasal 222 UU 7/2017 ada 33 putusan MK. 

Berbagai putusan itu tidak semua mempertimbangkan pokok permohonan karena beberapa hal seperti pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan tidak jelas atau kabur, prematur, atau pemohon menarik permohonan. Alhasil, permohonan tidak memenuhi Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan MK No.2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, sehingga dapat diajukan kembali.

Arief menjelaskan putusan MK yang mempertimbangkan pokok permohonan pengujian presidential threshold Pasal 9 UU 42/2008 ada dalam 7 putusan. Pengujian Pasal 222 UU 7/2017 yang dasar dan alasan pengujiannya dipertimbangkan MK dapat dilihat dalam 6 putusan. Secara substansi norma yang diuji yakni Pasal 9 UU 42/2008 dan Pasal 222 UU 7/2017 membahas soal presidential threshold. Batu ujinya juga sama, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945.

Tapi ada perbedaan alasan antara pemohon saat ini dengan sebelumnya. Antara lain alasan permohonan a quo mendalilkan presidential threshold telah melewati batas open legal policy yaitu telah melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, dan ketidakadilan intolerable serta membuat partai-partai kecil menjadi sulit untuk mewujudkan aspirasi secara langsung dalam pemilihan presiden meskipun memiliki kader-kader berkualitas.

Melanjutkan pembacaan pertimbangan putusan, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, mengatakan mahkamah menelusuri perdebatan terkait persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub Pasal 6 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Pembahasan itu sudah ada sejak amandemen pertama tahun 1999 dan perubahan ketiga tahun 2001. Dari risalah pembahasan perubahan kedua Pasal itu Mahkamah menguraikan antara lain tidak pernah ada pembahasan presidential threshold sebagai syarat partai politik mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hakim konstitusi Arsul Sani, menjelaskan hasil penelusuran mahkamah terhadap negara lain yang menggunakan sistem presidensial dan multipartai tidak ditemukan penggunaan presidential threshold. Ambang batas hanya untuk syarat minimum keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden seperti yang diatur Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. 

“Hal ini semakin menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden merupakan aturan tambahan yang didasarkan atas tafsir UU sesuai dengan pertimbangan politik yang disepakati bersama DPR dan Pemerintah,” ujarnya.

Dalam putusan sebelumnya soal presidential threshold Mahkamah berpendirian kebijakan itu sebagai legal policy pembentuk UU. Legal policy pembentuk UU tidak dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya kecuali melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melampaui kewenangan membentuk UU dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD  1945.

Mahkamah menilai frasa ‘partai politik atau gabungan partai politik’ sebagai ‘jalan tengah’ antara keinginan membolehkan perseorangan menjadi calon presiden atau wakil presiden, atau hanya melalui partai politik. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diposisikan sebagai hak konstitusional partai politik peserta pemilu. 

Potensi abaikan spirit constitutional engineering

Hakim konstitusi Saldi Isra melanjutkan pembacaan pertimbangan putusan, menurut mahkamah sulit mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai dasar untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada periode pemilu yang akan berlangsung.

Mahkamah memberikan contoh bagaimana mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR 2024 tetap valid digunakan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2029?. Apalagi keberadaan norma presidential threshold secara nyata tidak terkait langsung dengan upaya penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.

“Gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan,” urai Saldi.

Presidential threshold tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Penentuan besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest).

Ambang batas minimal persentase itu berpotensi mengabaikan spirit constitutional engineering Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang secara implisit membuka ruang agar calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 pasangan calon. Hak politik dan kedaulatan rakyat juga hilang karena hak memilih calon presiden dan wakil presiden dibatasi, tidak banyak alternatif pilihan pasangan calon yang ditawarkan kepada pemilih. 

“Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial,” papar Saldi.

Mahkamah melihat kecenderungan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 pasangan calon. Sehingga masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang terbelah) yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebhinekaan Indonesia. Jika presidential threshold dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Indikasinya dapat dilihat dalam pemilihan kepala daerah yang trennya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info