Majelis Panel MK yang diketuai M. Akil Mochtar menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan gubernur (Pilgub) Bali yang dipersoalkan pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan (pasangan nomor urut 1).
Pasangan yang diusung PDIP ini menganggap hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali tidak sesuai dengan perhitungan yang tertera dalam formulir rekapitulasi atau C1.
“Sejak awal kita menolak rekap yang dibuat KPUD Bali karena hasil hitungannya merugikan Pemohon. Itu terbukti setiap hari beredar angka-angka yang selalu berbeda yang dikeluarkan KPU,” kata kuasa hukum pemohon, Arteria Dahlan dalam sidang pemeriksasn pendahuluan di Gedung MK, Senin (10/6).
Arteria mengatakan selama penyelenggaraan pemilihan yang digelar 15 Mei lalu banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak termohon (KPUD) secara sistematis, masif, dan terstruktur. Seperti, formulir C-1, fakta yang terjadi di lapangan semuanya asli, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda. “Adanya pemilih ‘siluman’ yang melakukan pemilihan berulang-ulang. Itu terjadi di Buleleng,” ungkap Arteria.
KPU juga dinilai membiarkan pemilih boleh memilih dengan menggunakan surat undangan dan kartu pemilih orang lain. KPU pun dituding tidak merespon atas berbagai temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon. “KPU tidak pernah merespon laporan pemohon, misalnya ada kesalahan di TPS-1, tetapi KPU malah tidak melakukan pemantauan,” kata Arteria.
Menurut pemohon, rapat pleno yang diselenggarakan KPU juga berlangsung sekedar formalistik belaka. Bahkan, tidak ada yang membawa data resmi untuk rekapitulasi pada saat pleno itu. “Saya hadir saat pleno itu, tetapi tidak ada yang bawa data asli,” ujar Arteria.
Pelanggaran lainnya, dibiarkannya “kampanye hitam” yang dilakukan oleh pasangan pemenang. Hal itu ditandai dengan adanya pengiriman surat secara resmi kepada para kepala desa dan dusun yang isinya berbunyi, “Jika pasangan nomor urut satu menang, maka Bali akan menjadi Islam.”
Belum lagi adanya 32 ribu surat suara yang dianggap rusak, yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara kliennya. Arteria mengklaim, jika KPU Bali mau menghitung ulang surat suara yang tidak sah itu, setidaknya 10 persen dari 32 ribu, kliennya dipastikan akan menang.
“Kita temukan kesalahan perhitungan di 6 kabupaten. Dari 2 kabupaten kota saja ternyata betul ada ketidaksesuaian hasil hitung yang kita katakan ini kesalahan atau kekeliruan dengan sengaja,” bebernya.
Dalam petitum permohonannya, pemohon meminta MK untuk menggelar pemilihan suara ulang di 138 TPS. “Bahkan, kalaupun dilakukan pemilihan ulang seluruhnya juga kami siap,” tandas Arteria.
Menanggapi keterangan pemohon, baik pihak termohon maupun pihak terkait menyatakan belum siap memberikan keterangan secara langsung. Keduanya akan menanggapi pada persidangan berikutnya.
Akil Mochtar, selaku ketua majelis, langsung mengingatkan pemohon untuk melengkapi semua berkas dan alat bukti, serta menyiapkan saksi-saksi agar sidang selanjutnya berjalan dengan lancar.
“Tolong dibuat daftar buktinya, seperti alamat rumahnya dimana, namanya siapa, agamanya siapa, apa yang mau disampaikan, sehingga lebih terfokus dan mendukung alasan yang permohonan. Tolong juga disiapkan bukti-buktinya biar jelas. Serahkan juga soft copy-nya,” pintanya.
Sesuai aturan
Usai persidangan, kuasa hukum KPUD Bali, Wakil Kamal menegaskan data mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Bali semua tingkatan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai tingkat PPS, PPK, tingkat KPU kabupaten/kota sampai rekapitulasi di KPU Provinsi.
“Saya kira kita akan saksikan bersama bahwa rekapitulasi setiap tingkatan sesuai aturan. Karena itu, tidak perlu bawa data yang lainnya. Yang perlu dibawah itu adalah data hasil rekap satu tingkat di bawahnya,” kata Wakil Kamal.
Kamal menjelaskan jika rekapitulasi dilakukan di tingkat provinsi yang dibutuhkan hasil rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, jika rekapitulasi dilakukan di tingkat kabupaten/kota yang dibutuhkan adalah hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan/PPK. “Jadi, proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Provinsi Bali dan seluruh struktur penyelenggaraan di bawahnya sudah sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Kamal juga membantah tudingan pemohon yang menyatakan bahwa KPU telah salah melakukan rekapitulasi di enam kabupaten/kota. "Itu tidak ada. Coba nanti permohonan perbaikan, tidak ada lagi bahwa ada salah hitung di enam kabupaten/kota,” kilahnya
Dia mengaku sejauh ini pihaknya tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas (Panwas) terkait temuan di TPS yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. “Yang ada justru Panwas merekomendasikan jika di tiga TPS ada pencoblosan berulang-ulang, tetapi itu dilakukan oleh pendukung pemohon sendiri. Ada sekitar 100 surat suara yang menjadi temuan panwas itu dan merekomedasikan pemungutan suara ulang,” katanya.
Sebelumnya, KPU Bali menetapkan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta sebagai pemenang Pilgub Bali 2013. Pasangan yang diusung oleh Partai Golkar dan tujuh partai lainya ini mengungguli pasangan Puspayoga-Sukrawan dengan selisih suara 996 suara.
Puspayoga-Sukrawan yang diusung PDIP memperoleh sebanyak 1.062.738 suara (49,98 persen). Sementara Pastika-Sudikerta meraup 1.063.734 suara (50,02 persen) dari jumlah suara sah 2.126.472, sementara jumlah suara tidak sah 32.762.
