Untuk melayani seluruh penumpang, Pemprov menyediakan 218 halte busway yang tersebar di titik-titik strategis. Kesemua koridor dilayani 669 busway yang beroperasi dari pagi hingga malam hari. Bahkan, Transjakarta dilengkapi beberapa bus khusus (feeder bus) untuk menghubungkan rute dalam kota Jakarta dan menembus kota-kota penunjang seperti Bekasi dan Tangerang.
Cara lain yang ditempuh Pemprov adalah menyediakan sistem transportasi massal dengan kapasitas besar. Yaitu membuat Mass Rapid Transit (MRT). Kapasitas MRT mencapai 300.000 penumpang per hari. Dengan adanya MRT maka bepergian di Jakarta akan ekonomis, nyaman dan tepat waktu.
“Selain itu, MRT juga akan mengurangi polusi karena berkurangnya penggunaan mobil pribadi secara massal demi efisiensi bahan bakar dan waktu tempuh perjalanan,” lanjut Haratua.
Terakhir, upaya pelengkap yang dilakukan adalah peningkatan utilitas jaringan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dengan membangun lima stasiun baru Mampang Baru, Roxy, Matraman, Tomang dan Bandengan. Selain itu, juga dibangun lima stasiun transit, yaitu Manggarai, Tanah Abang Duri, Jatinegara dan Kampung Bandang.
Tidak hanya stasiun baru dan stasiun transit, sebanyak sembilan stasiun yang terkoneksi dengan delapan koridor transjakarta yaitu Sudirman, Jakarta Kota, Juanda, Gambir, Mampang, Matraman, Tomang, Tanjung Priok dan Pasar Senen juga akan dibangun serta lima stasiun yang dilengkapi dengan taxi rank di Jatinegara, Manggarai, Pasar Senen, Gambir, dan Juanda.
“Untuk hal ini, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia,” pungkasnya.
Upaya kuasa hukum tergugat meyakinkan majelis hakim tak membuat penggugat luruh. Penggugat, yang juga berprofesi sebagai advokat, Ngurah Anditya Ari Firnanda tetap tidak puas. Ngurah mengatakan pemaparan Pemprov secara teori sangat bagus, tetapi tidak dengan fakta di lapangan.
