Greenpeace bersama Perhimpunan Kelompok Kerja (PKK) Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, mendesak pemerintah melakukan aksi nyata pemulihan sungai Citarum. Desakan itu dismapaikan kala kedua kelompok itu memulai kampanye air bebas limbah beracun bertema ‘Citarum Nadiku, Mari Rebut Kembali’, di Bandung hari ini, Selasa (3/5).
Kampanye juga dibarengi dengan laporan hasil polling opini publik yang dilakukan LP3ES. Disebutkan dalam laporan tersebut, 81 persen masyarakat di sekitar sungai setuju agar industri di sekitar aliran sungai tak lagi mencemari sumber air bersih itu.
“Berdasarkan polling, masyarakat tahu polusi industri meracuni sungai ini, berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan, dan kehidupan. Kampanye ini diharapkan membangkitkan niat masyarakat menyelamatkan Citarum,” ujar Ahmad Ashov Birry, juru kampanye air Greenpeace Asia Tenggara, seperti siaran pers.
Deni Riswandhini, dari PKK DAS Citarum menambahkan, sejak dijadikan lahan untuk kepentingan korporasi secara besar-besaran, timbul beragam masalah di sekitar Sungai Citarum. Yaitu, sambungnya, masalah degradasi tanah, erosi, sedimentasi, banjir, dan kekeringan ditambah polusi industri.
Dia merekomendasikan reformasi kebijakan tata ruang, rekonstruksi kawasan hijau di sekitar Citarum. Serta melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah hulu. “Juga menerapkan produksi bersih dan penegakan hukum yang tegas,” imbuhnya.
Citarum menjadi sumber air bersih Jawa Barat, dan 80 persen dikonsumsi warga Jakarta. Pada 2007, sungai ini dinobatkan sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Pencemaran sungai akibat pembuangan industri makin meningkat 20 tahun terakhir.
Jajak pendapat Greenpeace dan LP3ES, -yang dilakukan April 2011 dengan 400 responden dari 20 desa di sekitar Citarum, dari hulu ke hilir-, ini menyatakan 79,8 persen masyarakat di DAS Citarum menyebutkan, polusi sungai disebabkan oleh limbah industri.
Sebanyak 92,3 persen responden meyakini limbah industrimembahayakan kehidupan dan lingkungan. Kemudian, 82,5 persen responden setuju kerusakan Sungai Citarum adalah tanggung jawab korporasi, dan 81 persen setuju industri harus berhenti membuang limbah ke sungai.
Sedangkan 80,3 persen responden setuju, pemerintah harus menegakkan peraturan yang lebih kuat untuk mencegah industri terus melakukan polusi. Lalu, 68,3 persen setuju bahwa masyarakat harus mendapat akses mudah terhadap informasi mengenai limbah beracun apa saja yang dikeluarkan industri.
“Perlu kerja sama untuk memulihkan sungai ini. Sedangkan pemerintah memastikan mengambil tindakan tegas pada pelaku pencemaran,” ungkap Ashov.
Data di www.citarum.org, Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum memiliki panjang 269 kilometer (km)bersumber dari mata air Gunung Wayang (di sebelah selatan kota Bandung), mengalir ke utara melalui bagian tengah wilayah propinsi Jawa Barat dan bermuara di Laut Jawa.
DAS Citarum seluas 12 ribu km2 meliputi 12 wilayah administrasi kabupaten/kota. Yaitu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang. Lalu, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.
Pemerintah membuat tiga bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sungai ini di antaranya PLTA Saguling, PLTA Cirata, dan PLTA Ir H Djuanda atau yang dikenal dengan PLTA Jatiluhur.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai disebutkan, wilayah sungai Citarum merupakan wilayah sungai lintas provinsi (Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum yang merupakan wilayah sungai lintas Provinsi Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat). Sehingga, kewenangan pengelolaannya berada di pemerintah pusat.
