Menteri Keuangan yang juga mantan Ketua Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 21 November 2008, tidak menggunakan Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Penanganan Bank Century setelah tanggal itu dilakukan berdasarkan UU LPS No. 24 Tahun 2004.
Di hadapan Pansus Angket Century, Rabu, (13/1), Sri Mulyani menjelaskan, Perpu JPSK memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-21 November 2008. Namun sejak 21 November 2008, Perpu itu tidak digunakan lagi. “Penanganan Bank Century kita serahkan ke LPS karena itu sesuai dengan UU LPS,” kata Sri Mulyani.
Seperti diketahui, pada 18 Desember 2008, DPR menolak Perpu JPSK menjadi undang-undang. Mengenai keputusan DPR tersebut, Sri Mulyani mengatakan, hal itu tidak mempengaruhi penanganan Bank Century oleh LPS. Demikian pula saat ada perubahan data-data Bank Century dengan CAR yang merosot minus 3 persen menjadi minus 35 persen, menurut Sri Mulyani hal itu juga tidak mempengaruhi keputusan KSSK untuk menyelamatkan Bank Century.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil audit investigasinya menyatakan, dari Rp6,7 triliun dana bailout Bank Century yang disalurkan LPS, sebanyak Rp2,8 triliun di antaranya tidak memiliki dasar hukum. Hal itu terjadi karena dana penyelamatan masih disalurkan ketika Perpu JPSK sudah ditolak DPR.
Sri Mulyani mengakui bahwa Bank Century merupakan bank dengan ukuran kecil. Namun, katanya, masalah sistemik bukan dilihat dari sisi kecil atau besarnya bank. “Bank berdampak sistemik bukan dilihat pada size, tetapi transmisi kepanikan,” ujarnya.
Ia bersikeras keputusan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dilandasi oleh situasi saat itu. “Ketika itu, kepanikan sangat mungkin terjadi karena adanya simpanan di atas Rp2 miliar yang tidak dijamin dikhawatirkan bisa memacu krisis,” kata Menkeu.
