Akibatnya, komponen pendidikan gratis tidak jelas. Selain itu, tidak tersedia cost unit semua daerah sebagai acuan, dan tak ada ketegasan instruksi pendidikan gratis untuk semua daerah. Daerah seringkali ragu-ragu ketika akan membuat Perda pendidikan gratis karena komitmen pemerintah pusat pada saat itu belum jelas. Komitmen pemerintah mulai jelas pada akhir Desember 2008 ketika lahirnya UU Badan Hukum Pendidikan yang menyatakan wajib belajar akan dibiayai oleh pemerintah atau pemda, ujarnya. Namun belum pada tahap pembagian berapa yang akan di-cover Pemerintah pusat dan berapa yang akan ditangani Pemda. Seharusnya keduanya harus menentukan semua cost unit yang terkait penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan gratis yang ditanggung pemerintah. Ini yang belum muncul hingga sekarang, jelasnya.
Soal anggaran pun, kata Chitra, tak konsisten dan efektif dalam mendukung kebijakan pendidikan gratis ini. Meski dalam 5 tahun terakhir profil anggaran pendidikan tak banyak berubah. Kenyataannya realisasi anggaran pendidikan ke daerah masih minim. Anggaran birokrasi sangat besar sekitar 30 persen, sementara anggaran operasional yang sampai ke sekolah sangat kecil termasuk anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) kurang dari 10 persen. Sedangkan anggaran investasi di tingkat kabupaten/kota kurang dari 1 persen, jadi daerah memberikan anggaran pemeliharaan sekolah kurang dari 1 persen, ujarnya.
Soal ketentuan mana yang didanai pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun, kata Chitra, juga hingga kini tak pernah tuntas. Ini bisa dilihat di UU Sisdiknas dan PP Pembiayaan Pendidikan, dan aturan-aturan di bawahnya yang belum mengatur hal itu. Akibatnya, pemerintah pusat lebih bersifat mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pembiayaan pendidikan gratis ini, tetapi pemerintah pusat tak memiliki otoritas lebih kepada pemerintah daerah, jelasnya.
Soal kebocoran anggaran juga, sambung Chitra, hal yang mengkhawatirkan untuk dicermati ketika anggaran dikucurkan ke sekolah-sekolah. Hasil penelitian Pattiro bekerja sama dengan Brocking Institution Amerika menunjukan terjadi tujuh pola kebocoran dalam skema anggaran belanja pendidikan, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK), dekonsentrasi, block grant, rehab APBD, BOS, BOS buku, BOS APBD.
Kami menelusuri 137 proyek, kebocoran yang terbesar adalah pengurangan hasil/kualitas sebesar 51 persen. Transparansi distribusi anggaran juga rendah, seperti DAK di tingkat kabupaten dasar pembagiannya tak jelas. Akibatnya, menimbulkan persaingan antarsekolah, sehingga dana DAK dan dekosentrasi rentan kolusi. Jadi penggunaan anggaran yang tak efisien dan banyak kebocoran membuat pendidikan gratis sulit tercapai meski anggaran terus meningkat. Itu catatan kita atas lima tahun pemerintahan SBY, jelasnya.
Dari hal-hal tersebut ia menilai pendidikan gratis ini lebih hanya sekedar komoditas politik ketimbang sebagai kebijakan nasional yang konsisten. Melihat kondisi itu kami pesimis bahwa pendidikan gratis bisa dicapai, tegasnya.
Bagaimamapun keadaannya, Chitra tetap berharap kepada calon presiden (capres) mendatang agar memiliki komitmen yang tinggi untuk keberlajutan kebijakan gratis ini. Sebab, dalam era otonomi daerah seorang pemimpin negara tak hanya sekedar mengimbau kepala daerah untuk mendukung pendidikan gratis ini. Sebenarnya bagaimana komitmen mereka tentang program ini dan strategi anggaran untuk mencapai program itu secara menyeluruh serta strategi memperbaiki soal kebocoran anggaran pendidikan, ini yang membuat kita ke depan punya tanggung jawab untuk me-monitor capres-capres mendatang, ujarnya.
