Untuk soal strategi anggaran pendidikan gratis, Chitra mengusulkan agar capres mendatang mengurangi biaya anggaran birokrasi, meningkatkan anggaran untuk sekolah baik operasional maupun investasi, menegaskan pembagian pembiayaan pusat dan daerah, dan memperbesar anggaran desentralisasi, khususnya belanja modal. Sementara strategi untuk memperbaiki kebocoran, Chitra mengusulkan agar capres memperbaikinya bukan hanya kasus per kasus, tetapi secara sistemik.
Faktor korupsi
Di tempat yang sama, peneliti ICW Febri Hendri mengatakan bahwa meski ada kenaikan anggaran pendidikan bukan berarti layanan pendidikan menjadi lebih baik. Salah satu faktor yang dianggap dominan adalah faktor korupsi terkait kebocoran anggaran. Berdasarkan hasil pantauan ICW di beberapa daerah ada sekitar 36 kasus korupsi.
Ada sekitar 63 tersangka mulai dari Dirjen di Depdiknas hingga kepala sekolah, pelaku paling banyak adalah kepala dinas pendidikan berjumlah 14 orang, anggota DPRD, bupati, camat masing-masing 1 orang. Kalau dilihat dari pelaku ini berkaitan dengan kewenangan atas kebijakan pendidikan, terutama soal anggaran pendidikan, jelasnya.
Jika dari sisi modus, kata Febri, sebagian besar dilakukan dengan cara menggelapkan anggaran pendidikan (36,1 persen), mark up pengadaan barang dan jasa (36,1 persen), dan manipulasi anggaran (25,0 persen). Sementara terjadinya korupsi banyak terjadi di tingkat kabupaten sebesar 55,6 persen, diikuti tingkat kotamadya sebesar 19,4 persen, provinsi 19,4 persen, dan nasional 5,6 persen. Hal ini bisa dipahami karena kabupaten memiliki lebih banyak jumlah dinas pendidikan dibanding dinas kotamadya/provinsi, jelasnya.
Sementara dari sisi kerugian negara, lanjut Febri, paling tingkat kerugian terbesar terjadi di tingkat provinsi dengan kerugian sebesar Rp93,7 miliar. Diikuti kerugian negara tingkat kabupaten sebesar Rp30,7 miliar, tingkat kotamadya sebesar Rp3,5 miliar, dan tingkat Depdiknas sebesar Rp6,3 miliar, sehingga total kerugian negara sebesar 134 miliar. Data tersebut berdasarkan hasil pantauan media dan data teman-teman jaringan ICW di daerah, dalihnya.
Hingga kini, ujar Febri, masih terjadi potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh birokrasi pendidikan bersama mitra kerjanya terutama DPR dan lain-lain. Ini yang perlu dicermati pada pilres mendatang. Meski anggaran pendidikan dinaikkan, tetapi kalau struktur, kebijakan, dan komitmennya belum dirubah, maka korupsi pendidikan masih menjadi ancaman potensial yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pendidikan termasuk pendidikan gratis. Meski dana BOS dinaikan dari tahun 2005 hingga 2008, kami masih menemukan pungutan-pungutan di sekolah. Penyebabnya, jika di tingkat sekolah kewenangan kepala sekolah dalam manajeman keuangan yang terlalu tinggi, sementara di tingkat kabupaten pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan DPRD juga yang menjadi penyebab bocornya anggaran pendidikan, terangnya.
Melihat kondisi itu, lanjut Febri, kalau implementasi anggaran tak melihat akar permasalahan ini, maka korupsi masih akan menjadi mengancam anggaran pendidikan, sehingga pendidikan gratis tak akan pernah terealisasi meski didukung anggaran yang besar. Jadi kami melihat korupsi merupakan faktor dominan yang menyebabkan sekolah gratis tak akan direalisir. Ini seharusnya menjadi catatan bagi capres dan cawapres 2009 mendatang, pintanya.
