Lahirnya Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) mengakibatkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Dari paradigma crime control model, menuju due process of law. Jika tidak diinterpretasikan dengan cermat, pergeseran ini dapat memicu kebingungan di lapangan. Khususnya, terkait kewenangan pada wilayah yang sejak lama memegang mandat lex specialis, seperti keimigrasian.
Sebagaimana disampaikan Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, Dina Widyaputri Kariodimedjo S.H., LL.M., Ph.D.;penyuluhan hukum pun digelar dengan tema yang sama pada Rabu (25/2) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Kegiatan ini secara khusus menyasar para pegawai Ditjen Imigrasi, mengingat merekalah yang ada di garis depan proses administratif dan penyidikan.
”Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, kerja sama ini meliputi kelas konsentrasi hukum keimigrasian yang sudah berlangsung beberapa angkatan. Kami berharap kerja sama ini bisa nanti dikembangkan, kita bisa melakukan inovasi yang lebih baik lagi di kemudian hari,” kata Dina dalam sambutannya.
Inisiatif ini disambut baik oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Brigjen Pol. Yuldi Yusman, S.E., M.Si., ketika membuka forum dengan optimis. Pasalnya, ada tren positif dalam penegakan hukum keimigrasian pada tiga tahun terakhir. Kenaikannya pun signifikan. Dari 58 tersangka pada 2023, melonjak jadi 130 tersangka pada 2024, dan mencapai 136 tersangka pada 2025. Pada 2026 sendiri, tahun yang sama sejak KUHAP Baru berlaku, Ditjen Imigrasi tengah menangani sejumlah perkara besar. Pertanyaan pun muncul terkait perluasan kewenangan dalam proses penyidikan. Untuk itu ia berharap, forum ini dapat menjadi ruang diskusi secara akademis maupun praktis, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan utuh demi tegaknya hukum berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat di bidang keimigrasian.
KUHAP yang Lebih Baik
Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. membingkai pergeseran ini dalam ruang yang lebih luas. Ia menyebut sebagai ’Paket Tiga Undang-Undang Pidana’, yang terdiri atas KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Implikasi langsungnya, terasa di sektor keimigrasian. Ada dua pasal dalam Undang-Undang Imigrasi yang dicabut dan dipindahkan ke KUHP, termasuk ketentuan soal pemalsuan paspor dan dokumen perjalanan yang kini berada di Pasal 398 KUHP (dengan catatan tegas bahwa tindak pidana dalam pasal tersebut adalah tindak pidana keimigrasian). Sementara itu, penyelundupan manusia dipindahkan ke Pasal 457 dan tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi.
”KUHAP yang baru memang tidak sempurna, tetapi saya jamin, dia jauh lebih baik dari KUHAP yang lama,” kata Eddy.
Dalam pemaparannya, hukum acara pidana secara filosofis dirancang melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara. Hukum acara pidana berpijak pada doktrin ius puniendi atau hak negara untuk memproses, menuntut, menghukum, dan melaksanakan pidana. Namun, hak itu harus dibatasi prosedur yang ketat, tertulis, dan proporsional. Haram hukumnya, APH melakukan tindakan di luar yang tertulis.
