Penegakan Perlindungan Data Lintas Negara Butuh Peran Multistakeholder
Terbaru

Penegakan Perlindungan Data Lintas Negara Butuh Peran Multistakeholder

Masyarakat tidak dapat terus-menerus mengharapkan pemerintah dan legislator untuk melindungi seluruh data pribadi.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit

Oleh karena itu, menurut Prof. Stefan, penerapan hukum secara ekstrateritorial menjadi salah satu mekanisme pertahanan negara untuk tetap melindungi kepentingan masyarakatnya. Namun, ia mempertanyakan efektivitas aturan nasional apabila negara yang membuat aturan tersebut tidak cukup kuat untuk memengaruhi perusahaan teknologi global.

“Kalau Malaysia membuat legislasinya sendiri, itu bagus. Tetapi apakah penduduk Malaysia benar-benar akan terlindungi oleh legislasi tersebut?,” ujarnya.

Selain negara, Pakar Hukum Perdata Internasional itu juga menilai perusahaan platform digital juga memiliki tanggung jawab. Namun, ia mengingatkan bahwa platform memiliki kepentingan bisnis sendiri sehingga tidak dapat sepenuhnya diharapkan untuk menegakkan hukum nasional setiap negara.

Menurutnya, persoalan tersebut akan semakin kompleks ketika aktivitas masyarakat semakin bergeser ke ruang digital, termasuk metaverse. Ia mempertanyakan bagaimana negara akan melakukan perlindungan terhadap masyarakat ketika aktivitas, identitas, transaksi, hingga interaksi sosial berlangsung di ruang virtual yang dikendalikan platform.

Adapun baginya, tanggung jawab terbesar pada akhirnya berada pada individu sebagai pengguna teknologi atau yang disebutnya sebagai Homo Digitalis. Masyarakat, kata dia, tidak dapat terus-menerus mengharapkan pemerintah dan legislator untuk melindungi seluruh data pribadi.

“Perlindungan data adalah tanggung jawab Anda,” tegasnya.

Senada, Guru Besar Fakultas Hukum University of Malaya, Prof. Abu Bakar Munir mengatakan penegakan perlindungan data melibatkan banyak pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurutnya, regulator dan lembaga berwenang tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab menerapkan hukum. Namun, subjek data, perusahaan atau pengendali data juga harus menjalankan hak dan kewajibannya. Selain itu, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, hingga regulator sektoral memiliki peran masing-masing.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info