Penegakan Perlindungan Data Lintas Negara Butuh Peran Multistakeholder
Terbaru

Penegakan Perlindungan Data Lintas Negara Butuh Peran Multistakeholder

Masyarakat tidak dapat terus-menerus mengharapkan pemerintah dan legislator untuk melindungi seluruh data pribadi.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit

“Regulator sektoral seperti OJK, misalnya harus menjalankan peran mereka di sektor keuangan. Jadi, semua pihak atau pemangku kepentingan harus berperan aktif demi keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini (UU Pelindungan Data Pribadi),” kata Prof Abu pada kesempatan yang sama.

Ahli Global Cyber Law and Data Protection Law itu menambahkan, akademisi dapat berperan melalui penelitian, membantu proses penegakan, serta memberikan pemahaman kepada perusahaan atau pengendali data agar dapat mematuhi ketentuan perlindungan data.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat sipil, Peneliti Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet), Ramzy Muliawan mengatakan prinsip bahwa “semua orang bertanggung jawab” dapat menjadi persoalan apabila tidak disertai penentuan pihak yang secara jelas harus dimintai pertanggungjawaban.

“Kalau semua orang bertanggung jawab, maka sebenarnya tidak ada yang bertanggung jawab,” ujar Ramzy.

Menurut Ramzy, masyarakat sipil telah berkontribusi dalam memantau berbagai insiden kebocoran dan pelanggaran data pribadi di Indonesia, terutama sejak insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 2024. Pemantauan tersebut dilakukan karena masih terdapat banyak persoalan akuntabilitas dalam penanganan insiden perlindungan data pribadi.

Ia mengatakan masyarakat mulai terbiasa dengan berbagai kasus kebocoran data, termasuk ketika data pribadi diperjualbelikan secara terbuka. Dalam kondisi belum adanya kelembagaan yang menangani perlindungan data pribadi, SAFEnet memilih melakukan evaluasi, pemantauan, dan dokumentasi terhadap berbagai insiden.

“Meskipun kita belum memiliki lembaga khusus perlindungan data pribadi (PDP), kami telah memantau berbagai insiden dan pelanggaran terkait PDP. Salah satu alasan kami melakukan hal tersebut adalah karena kurangnya akuntabilitas dalam penanganan insiden PDP, sehingga masyarakat mulai menjadi tidak peka atau mati rasa terhadap kejadian-kejadian semacam itu,” katanya.

Menurut Ramzy, dokumentasi tersebut penting untuk menjaga rekam jejak berbagai kasus sekaligus menjadi dasar untuk mendorong penguatan ekosistem penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia.

“Jika ada pihak yang ingin meminta pertanggungjawaban platform, pemerintah, maupun sektor publik atas insiden tersebut, kami memiliki data dan riset untuk mendukungnya,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info