Sejumlah peneliti dan aktivis mendesak agar pengadilan pajak dan dirjen pajak segera diperkuat agar bisa semakin diandalkan untuk meraih pendapatan negara.
Direktur Indonesian Legal Resource Center Uli Parulian mendesak perlunya ada transparansi dalam pengadilan pajak. Ia menegaskan pengadilan pajak dapat menjadi salah satu instrument terpenting peningkatan penerimaan negara, selain pemerintah harus mendata ulang wajib pajak.
Salah satu upaya meningkatkan penerimaan negara adalah dengan penegakan hukum di pengadilan pajak ini. “Penegakan hukum, termasuk menolak banding keberatan-keberatan pajak terhutang oleh perusahaan yang diduga tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan,” ujar Uli dalam diskusi di Jakarta, Minggu (9/11).
Dalam diskusi yang sama, Praktisi Pajak Yustinus Prastowo menjelaskan, proses pengadilan pajak seharusnya disederhanakan. “Saya rasa baik jika pengadilan pajak dapat memutus sengketa administrasi sekaligus pidana pajak. Itu juga terjadi di negara-negara lain,” ujarnya.
“Prosesnya terlalu bertele-tele. Terlalu panjang jika kasus-kasus pajak diselesaikan hingga Mahkamah Agung, bahkan membuka peluang peninjauan kembali,” ujar Prastowo.
Selain reformasi pengadilan perpajakan, Prastowo juga menilai perlunya revisi mengenai Undang-Undang Perpajakan. Ia mencontohkan ketidakjelasan Pasal 13 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengenai apa yang dimaksud dengan keputusan yang berkekuatan hukum. Menurutnya, ini harus diperjelas. “Sebaiknya definisi mengenai SKP yang berkekuatan hukum ditaruh di Undang-Undang bukan ditaruh di peraturan pemerintah,” tambahnya.
Prastowo juga menyarahkan agara Ditjen Pajak menjadi badan Independen terpisah dari Kemerntian Keuangan. Seleksi ulang juga harus dipastikan dalam perekrutan pegawai badan pajak yang beritegritas. “Anak-anak bangsa yang terbaik dapat masuk ke dalam badan pajak,” ujarnya.