“Tapi mungkin tidak sampai hukuman mati,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakat, Prof Yusril Ihza Mahendra menanggapi pernyataan Prabowo mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi. Dia menerangkan pandangan Presiden Prabowo adalah sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di tanah air.
Menurutnya UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memang memberi kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati ‘dalam keadaan tertentu’. Misalnya keadaan perang, krisis ekonomi maupun bencana nasional, yang sedang terjadi memungkinkan vonis mati diberikan kepada koruptor.
“Namun, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi,” ujar Yusril melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (8/4/2025) kemarin.
Meski ada kemungkinan hukuman mati dijatuhkan, namun bagi Yusril masih ada ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi atau amnesti kepada terpidana mati. Kalaupun kedua hal tersebut tidak diberikan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung.
Terkait dengan perubahan hukum pidana materil yang bakal berlaku 2026 mendatang, Yusril menyebut nantinya dalam KUHP Nasional hukuman mati tidak dapat langsung dilaksanakan. Terpidana mati harus menjalani evaluasi terlebih dahulu selama 10 tahun guna menilai apakah yang bersangkutan benar-benar menyesali perbuatannya atau tidak. Jika dinilai telah bertaubat, hukumannya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.
Guru Besar Hukum Tata Negara ini menilai kebijakan yang diambil Presiden Prabowo telah mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan. Menurutnya sebagai presiden, Prabowo tak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap narapidana manapun dalam kasus apapun. Sebab jika seseorang sudah dieksekusi mati, tidak ada lagi kesempatan kita menghidupkan kembali orang tersebut.
“Presiden berbicara bukan sebagai seorang hakim tetapi sebagai seorang negarawan yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi lainnya,” pungkasnya.
















