Jaringan pengacara dan aktivis aktivis hak asasi manusia (HAM) se-Asia Tenggara atau yang kerap disebut sebagai SEALawyers meminta agar Organisasi ASEAN segera mewujudkan Masyarakat Berbasis HAM di ASEAN pada 2015.
Para pengacara dan aktivis ini mengaku permintaan ini memang digagas menjelang ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan berlangsung pada 2015. “Kami menyampaikan opini dan kepedulian kami dalam mempromosikan dan melindungi HAM di regional,” demikian bunyi siaran pers SEALawyers yang diperoleh hukumonline, Rabu (10/12) lalu.
“Kami juga mengkritik minimnya perspektif dan pendekatan HAM selama proses perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 oleh organisasi ASEAN,” tambahnya lagi.
Lebih lanjut, SEALawyers memaparkan bahwa meski sudah ada badan-badan ASEAN yang mengurusi HAM, seperti ASEAN Intergovernmantal Commission on Human Rights (AIHCR) dan ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), serta Deklarasi HAM ASEAN, tetapi isu HAM masih kerap terpinggirkan di kalangan masyarakat ASEAN.
“Masyarakat awam masih belum merasakan manfaaat dari pembentukan badan-badan HAM di ASEAN itu. Bahkan, kata-kata seperti ASEAN, AICHR, ACWC masih terasa asing bagi mereka,” sebut SEALawyers.
Di seluruh negara ASEAN, persoalan-persoalan HAM masih kerap bermunculan. Yakni, kasus hak pekerja migran, hak untuk mendapat rumah, hak untuk memperoleh makanan, hak terhadap tanah, kebebasan beragama dan kepercayaan, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, pelanggaran HAM masa lalu, dan lain sebagainya.
“Itu juga mengapa kami, sebagai pengacara dan aktivis HAM dan juga sebagai bagian dari masyarakat ASEAN, mengangkat keprihatinan kami ini,” jelas SEALawyers.
SEALawyers juga meminta agar Organisasi ASEAN untuk menetapkan langkah-langkah perwujudan AEC 2015 dengan berbasis kepada persepektif dan pendekatan HAM dan transparansi. “Kami juga mendesak agar proses penetapan langkah-langkah ini melibatkan konsultasi masyarakat sipil dan berbasis masyarakat,” sebutnya.
“Kami juga mengajak semua pengacara dan praktisi hukum di Asia Tenggara untuk memberikan perhatian dan lebih terlibat dalam advokasi HAM di ASEAN. Kami percaya setiap pengacara memiliki tanggung jawab kepada masyarakat melalui kontribusi dalam advokasi terhadap HAM,” pungkasnya.
Sebagai informasi, SEALawyers ini terdiri dari sejumlah pengacara publik yang berada di Asia Tenggara. Mereka, di antaranya, adalah Febi Yonesta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Asep Komarudin (Lembaga Bantuan Hukum Pers), Roni Saputra (LBH Pers Padang), dan Sor. Rattanamanee Polkla (Community Resource Centre (CRC).
Para pengacara dan aktivis ini mengaku permintaan ini memang digagas menjelang ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan berlangsung pada 2015. “Kami menyampaikan opini dan kepedulian kami dalam mempromosikan dan melindungi HAM di regional,” demikian bunyi siaran pers SEALawyers yang diperoleh hukumonline, Rabu (10/12) lalu.
“Kami juga mengkritik minimnya perspektif dan pendekatan HAM selama proses perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 oleh organisasi ASEAN,” tambahnya lagi.
Lebih lanjut, SEALawyers memaparkan bahwa meski sudah ada badan-badan ASEAN yang mengurusi HAM, seperti ASEAN Intergovernmantal Commission on Human Rights (AIHCR) dan ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), serta Deklarasi HAM ASEAN, tetapi isu HAM masih kerap terpinggirkan di kalangan masyarakat ASEAN.
“Masyarakat awam masih belum merasakan manfaaat dari pembentukan badan-badan HAM di ASEAN itu. Bahkan, kata-kata seperti ASEAN, AICHR, ACWC masih terasa asing bagi mereka,” sebut SEALawyers.
Di seluruh negara ASEAN, persoalan-persoalan HAM masih kerap bermunculan. Yakni, kasus hak pekerja migran, hak untuk mendapat rumah, hak untuk memperoleh makanan, hak terhadap tanah, kebebasan beragama dan kepercayaan, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, pelanggaran HAM masa lalu, dan lain sebagainya.
“Itu juga mengapa kami, sebagai pengacara dan aktivis HAM dan juga sebagai bagian dari masyarakat ASEAN, mengangkat keprihatinan kami ini,” jelas SEALawyers.
SEALawyers juga meminta agar Organisasi ASEAN untuk menetapkan langkah-langkah perwujudan AEC 2015 dengan berbasis kepada persepektif dan pendekatan HAM dan transparansi. “Kami juga mendesak agar proses penetapan langkah-langkah ini melibatkan konsultasi masyarakat sipil dan berbasis masyarakat,” sebutnya.
“Kami juga mengajak semua pengacara dan praktisi hukum di Asia Tenggara untuk memberikan perhatian dan lebih terlibat dalam advokasi HAM di ASEAN. Kami percaya setiap pengacara memiliki tanggung jawab kepada masyarakat melalui kontribusi dalam advokasi terhadap HAM,” pungkasnya.
Sebagai informasi, SEALawyers ini terdiri dari sejumlah pengacara publik yang berada di Asia Tenggara. Mereka, di antaranya, adalah Febi Yonesta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Asep Komarudin (Lembaga Bantuan Hukum Pers), Roni Saputra (LBH Pers Padang), dan Sor. Rattanamanee Polkla (Community Resource Centre (CRC).
