Lebih lanjut, Mahendradatta mengatakan peran TPM dalam pertemuan itu –selain memberikan masukan secara hukum- adalah mengumpulkan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menjerat Israel. “Salah satu bukti yang akan kami serahkan adalah peluru yang menembus tubuh relawan Indonesia, Surya Fahrizal,” jelasnya.
Sayangnya, lanjut Mahendradatta, bukti tersebut masih tertahan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. “Mereka minta kami harus mengantongi surat dari Komnas HAM dan Departemen Kesehatan untuk mengambil peluru itu,” ungkapnya.
Mahendradatta menilai aturan tersebut sangat aneh karena UU Kesehatan menyebutkan apa yang berada dan keluar dari tubuh pasien adalah hak pasien. “Kami adalah pengacara Surya. Seharusnya, kami bisa memperoleh peluru itu dengan mudah,” ujarnya. Ia bahkan mengancam akan mengajukan gugatan hukum bila RSPAD tetap tak mau memberikan peluru tersebut.
Dari pihak Israel, sebagaimana dilansir BBC, pernah mengutarakan lebih memilih menyelidiki sendiri kasus tersebut dibanding membiarkan pihak internasional “mengobok-obok” negaranya. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Michael Oren mengatakan tak akan setuju dengan keterlibatan lembaga internasional terkait peristiwa Mavi Marmara tersebut.
“Israel adalah bangsa yang demokratis. Israel mempunyai kemampuan dan hak untuk menyelidiki sendiri, tidak perlu diselediki oleh lembaga internasional manapun,” ujar Oren, sekitar bulan lalu.
Selain itu, Oren menegaskan Israel tidak akan meminta maaf terkait peristiwa itu. Sekedar mengingatkan, penyerbuan kapal Marvi Marmara menyebabkan sembilan relawan meninggal dunia. Delapan orang berasal dari Turki dan satu orang memiliki dua kewarganegaraan Amerika Serikat dan Turki.
