Maqdir juga mempersoalkan keterangan ahli bioremediasi Edison Efendi yang dipakai penuntut umum. Edison diduga memiliki konflik kepentingan. Maqdir mengungkapkan, sesuai risalah rapat tanggal 9 dan 15 Agustus 2011, Edison pernah mengikuti tender atas nama PT Putra Riau Kemari. Tawaran mereka ditolak karena tidak memenuhi persyaratan teknis.
Penuntut umum bahkan menyebutkan kerugian negara yang berbeda. “Endah dikatakan telah memperkaya Ricksy dan Herland AS$9,990,210.93. Kukuh merugikan negara AS$6.900.929,67 dan Rp5.405.120.828. Sedangkan, Widodo memperkaya Herland AS$6.900.929,67 dan Ricksy AS$277.288,21,” terang Maqdir.
Cost Recovery
Mengacu pendapat pengamat mineral Sutadi Pudjo Utomo, Maqdir menyatakan mekanisme kontrak bagi hasil (PSC) migas tidak mengenal adanya "cost recovery" atau biaya pemulihan, melainkan biaya operasional. “Operating cost” ini tidak dibayar oleh APBN atau uang negara, tetapi dengan hasil produksi minyak dan gas dalam bentuk natura.
“Jadi, yang diperoleh adalah minyak mentah, bukan uang. Dalam mekanisme PSC (Production Sharing Contract) migas, adanya kerugian negara baru bisa dilihat ketika audit final pada saat kontrak berakhir. Sebelum audit final atau saat kontrak masih berlangsung, tidak dikenal adanya kerugian negara,” jelasnya.
Maqdir melanjutkan, kegiatan pengolahan limbah B3 yang dianggap tidak berizin sangat tidak berdasar. Penuntut umum harus melihat fakta bahwa sebelum izin berakhir, CPI telah menyampaikan izin perpanjangan pengolahan Limbah B3 di Soil Bioremediation Facility (SBF). Permohonan ini diterima Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Pekerjaan yang dilakukan CPI dalam lingkungan SBF, menurut Maqdir bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Pekerjaan pengolahan limbah B3 di SBF dilakukan dalam rangka melanjutkan pekerjaan yang sudah mendapat izin dari KLH. Pekerjaan pengolahan limbah B3 di SBF dilakukan dibawah pengawasan KLH.
KLH tidak pernah memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pengolahan limbah B3 di SBF yang izinnya sedang dimohonkan perpanjangannya. “Selain itu, KLH telah memberikan proper biru dalam pengelolaan lingkungan oleh CPI dan dinyatakan pula ada ketaatan terhadap perizinan,” tutur Maqdir.
Maqdir menutup eksepsinya dengan menyatakan pihaknya percaya pengadilan adalah satu-satunya tempat yang harus dipercaya sebagai tempat menegakkan keadilan dan kebenaran. “Kami percaya ketika nurani digunakan untuk menilai satu perkara, suara nurani akan melahirkan keadilan, termasuk dalam kasus terdakwa ini,” tandasnya.