Menurut Andi, majelis banding memilih Pasal 3 karena tindak pidana yang dilakukan oleh Aulia cs mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Soal penjatuhan pidana, majelis banding juga berbeda pendapat dengan pengadilan tingkat I. Jika majelis pada Pengadilan Tipikor membedakan pidana yang dijatuhkan kepada Aulia-Maman dan Asli-Bun Bunan. Majelis banding justru menyamaratakannya. Semua terpidana dijatuhi pidana empat tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan.
Walau peran masing-masing berbeda, majelis memandang tanggung jawab mereka sama yakni dalam hal penandatanganan hasil rapat dewan gubernur yang menjadi payung hukum penggunaan dana YPPI, papar Andi.
Sebagaimana telah diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Kresna Menon menjatuhkan vonis bersalah terhadap Aulia cs. Mayoritas anggota majelis menyimpulkan dakwaan primer kesatu yakni Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti. Sementara, dua anggota majelis yakni Kresna Menon dan Edward Pattinasarani menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), bahwa yang terbukti justru Pasal 3 karena tindak pidana tersebut berkaitan dengan jabatan yang melekat pada para terdakwa.
Tidak masuk akal
Mengomentari putusan PT DKI Jakarta, Afrian Bondjol, salah seorang penasihat hukum Aulia, menyatakan tidak terima. Baginya, PT DKI Jakarta sama kelirunya dengan pengadilan tingkat pertama. Ia menegaskan bahwa apa yang diputus Aulia cs adalah kebijakan. Tidak mungkin suatu kebijakan diadili, ini tidak masuk di akal dan logika hukum saya, ujar advokat dari kantor hukum OC Kaligis ini.
Menurut Afrian, kliennya ketika itu, tidak memiliki pilihan lain selain memutuskan untuk menggunakan dana YPPI. Selain itu, kapasitas Aulia saat keputusan itu dibuat juga bukan sebagai pribadi, melainkan pejabat Bank Indonesia yang hanya menjalankan fungsinya. Ketika itu (penggunaan dana YPPI) diputus kenapa diadili, kilahnya. Terlebih lagi, kata Afrian, dalam persidangan tidak ada saksi dan bukti yang mendukung dakwaan jaksa.
Untuk langkah hukum berikutnya, Afrian mengatakan akan segera berkoordinasi dengan tim penasihat hukum lainnya dan tentunya klien. Berapapun vonisnya, tidak masuk diakal dan logika hukum, kenapa suatu kebijakan bisa diadili, tukasnya.
