Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Beckkett
Utama

Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Beckkett

Alasannya, tidak ditemukan bukti adanya konspirasi dalam penjualan saham milik Adaro oleh Deutsche Bank. Namun, hakim menyatakan Deutche Bank tidak hati-hati dalam penjualan saham itu.

Sut/ISA
Bacaan 2 Menit

 

Dalam perjanjian itu, Asminco menyertakan saham Adaro dan IBT sebagai jaminan. Selain itu, dijaminkan pula saham PT Swabara Mining and Energy (SME) milik Beckkett dan saham Asminco milik SME. Asminco merupakan pemilik 40% saham Adaro. Sementara Beckkett merupakan pemilik tidak langsung Asminco lewat SME.

 

Karena tidak dapat mengembalikan utangnya hingga batas waktu yang ditentukan, Deutsche Bank akhirnya pada 6 Desember 2001 mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Lima hari berselang, PN Jakarta Selatan menetapkan Deutsche Bank dapat melaksanakan eksekusi gadai saham dengan melakukan penjualan di bawah tangan. Alasannya, permohonan itu sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

 

Pada 15 Februari 2002, PN Jakarta Selatan menetapkan pelaksanaan cara eksekusi. Di saat yang bersamaan, Deutsche Bank menjual 40% saham Adaro kepada Dianlia senilai US$ 46 juta.

 

Tentu saja penjualan ini dipersoalkan oleh Beckkett. Selain mengklaim penjualan itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihaknya, Beckkett juga menuding Deutcshe Bank telah melakukan konspirasi dengan Dianlia lantaran menjual saham dengan harga yang terlewat murah. Untuk itu, Beckkett meminta Deutsche Bank untuk mengembalikan sahamnya di Adaro atau setidaknya membayar ganti rugi sebesar US$ 133 juta.

 

Pada bulan yang sama, Beckkett mengajukan gugatan terhadap Deutsche Bank di PN Jakarta Selatan. Namun, gugatan itu pada akhrinya dicabut, sebelum sidang pertama dimulai. Beckkett kemudian mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta untuk minta permohonan pembatalan penetapan eksekusi saham.

 

Di PT Jakarta, permohonan Beckkett dikabulkan. Putusan tanggal 25 Februari 2005 itu membatalkan penetapan PN Jaksel. Pasalnya, PT Jakarta menilai penetapan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikan, maka eksekusi gadai saham Asminco di IBT dan Adaro dan saham Beckkett di SME, serta saham SME di Asminco, batal demi hukum.

 

MA pernah ikut bersuara

Pembatalan ini kemudian dikuatkan dengan keluarnya surat Mahkamah Agung (MA) tanggal 3 Maret 2006. Dalam surat itu dinyatakan, penetapan PN Jaksel dibatalkan demi hukum. Alasannya, kasus itu merupakan kasus gugatan (contentieuse jurisidictie) dan bukan kasus permohonan (voluntaire jurisdictie). Isi surat itu menegaskan, jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan penetapan PN Jaksel tersebut, maka dapat mengajukan gugatan.  

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info