Ibrahim Arief alias Ibam tetap diputus bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Bahkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara pada tingkat banding ini menghukumnya jauh lebih berat.
Pertama mengenai lamanya pemidanaan, hakim memutus Ibam dipidana penjara selama 5 tahun. Putusan ini memperberat vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya menghukumnya dengan pidana penjara 4 tahun.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibrahim alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta, yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” ujar hakim dalam putusannya yang dibacakan pada Senin (31/8).
Baca Juga:
- Dissenting Dua Hakim di Putusan Ibrahim Arief Kasus Chromebook: Terdakwa Pihak Eksternal dan Sarannya Dipelintir
- Dituntut 18 Tahun dan Uang Pengganti Rp5,6 T, Nadiem: Kenapa Tuntutan Saya Lebih Besar dari Pembunuh dan Teroris?
Hakim juga menetapkan, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi denda. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Catur Irianto bersama hakim anggota Hotma Maya Marbun dan Pandu Budiono, ini menilai bahwa putusan 4 tahun dari Pengadilan Tipikor kurang mencerminkan rasa keadilan.
“Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Tingkat Pertama masih kurang tepat, patut, serta kurang berkeadilan, dan belum mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan terdakwa dengan tujuan pemidanaan,” demikian pertimbangan majelis hakim dalam putusannya.
Meski demikian, putusan ini tetap jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hakim menghukum Ibam dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menurut majelis hakim, pemidanaan tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya kerugian negara atau tingginya tuntutan penuntut umum.
“Pemidanaan dalam hukum pidana tidak didasarkan semata-mata pada besarnya kerugian negara atau tingginya tuntutan penuntut umum, melainkan harus ditentukan melalui penilaian menyeluruh terhadap tingkat kesalahan pelaku, peran dan kontribusinya dalam tindak pidana yang terbukti, akibat yang ditimbulkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan,” jelas majelis.
Uang Pengganti Rp5 Miliar
Selain hukuman badan yang diperberat, hakim tingkat banding juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5 miliar. Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama yang sebelumnya tidak membebankan uang pengganti kepada Ibam.
“Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp5 miliar,” ujar hakim. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, harta benda Ibam akan dirampas. Apabila harta bendanya masih tidak mencukupi, hukuman diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana badan kepada pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Hakim merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan bahwa selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Hakim menilai bahwa pembayaran uang pengganti tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai konsekuensi jika pelaku menikmati hasil korupsi secara pribadi. Dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming), penjatuhan uang pengganti harus dinilai berdasarkan hubungan antara perbuatan terdakwa, manfaat ekonomi yang timbul, serta bagian pertanggungjawaban yang secara yuridis dapat dibebankan berdasarkan pembuktian di persidangan.
“Oleh karena itu, penilaian mengenai uang pengganti harus memperhatikan keseluruhan rangkaian tindak pidana yang telah terbukti serta kontribusi nyata masing-masing pelaku terhadap timbulnya kerugian negara,” tegas hakim.
Hakim menyatakan bahwa kerugian dalam perkara ini merupakan akibat langsung dari pengadaan digitalisasi pendidikan Chromebook yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pihak lainnya. Sesuai dengan peran masing-masing, terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara yang menjadi objek pemulihan melalui mekanisme pidana tambahan.
“Menimbang bahwa apabila terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana pokok tanpa disertai pidana tambahan yang bertujuan memulihkan keuangan negara, maka tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang tidak akan tercapai secara utuh,” jelas majelis.
Meski begitu, menurut majelis hakim, penjatuhan pidana tambahan tetap harus memperhatikan asas proporsionalitas dan asas individualisasi pidana, sehingga tidak terjadi pembebanan tanggung jawab yang melampaui peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti.
