Lantaran tidak ditemukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) memutuskan tidak dapat menindaklanjuti pengaduan Panda Nababan, salah satu tersangka cek pelawat pemilihan gubernur BI itu, atas lima hakim Pengadilan Tipikor.
“Laporan Panda ke KY telah diputus Kamis (27) sore kemarin, keputusannya relatif sama dengan Bawas MA yakni laporannya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim,” kata Juru Bicara KY, Asep Rahmat Fajar kepada hukumonline, Jum’at (28/1) malam.
Menurut Asep keputusan tidak ditindaklanjutinya laporan Panda itu tidak diperoleh dengan suara bulat diantara Komisioner KY. “Eman Suparman, Imam Anshori, Suparman Marzuki, Abbas Said menilai laporan Panda tidak ditemukan pelanggaran perilaku. Sedangkan Taufiqurrahman Syahuri dan Jaja Ahmad Jayus berpendapat laporan itu masih perlu ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi ke terlapor. Ibrahim abstain,” ungkapnya.
Asep menambahkan pihaknya saat ini tengah melakukan proses administrasi atas pengaduan itu dan keputusannya akan segera untuk dikirim ke pelapor (Panda). “Pengiriman keputusannya sedang berjalan,” tambahnya.
Sebelumnya, Panda yang berstatus tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 itu telah melaporkan lima hakim Pengadilan Tipikor yakni Nani Indrawati selaku ketua majelis, Herdi Agustin, Achmad Linoh, Slamet Subagio dan Sofialdi ke KY dan MA. Kelima hakim itu diduga melanggar kode etik hakim dan Pasal 11 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.
Panda menilai kelima hakim itu telah memanipulasi fakta persidangan saat mengadili Dudhie Makmun Murod dalam perkara yang sama. Dalam fakta sidang terungkap bahwa ada perintah dari Panda ke Dhudie untuk Arie Malang Judo di Restoran Bebek Bali, adanya penerimaan Traveller Cheque BII sebesar Rp1,45 miliar oleh Panda. Terakhir, mengenai kliring staf sekretariat fraksi sebesar Rp500 juta yang dananya berasal dari Panda.
Pertemuan di Restoran Bebek Bali merupakan pengakuan Dhudhie yang menurut Pasal 189 KUHAP ayat (3) keterangannya hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Selain itu, saat Panda diperiksa saksi untuk perkara Dudhie atau sebagai tersangka di KPK dirinya mengaku tak pernah ditanya soal cek miliknya sebesar Rp500 juta itu.
Kasus cek pelawat ini sendiri telah menyeret puluhan anggota DPR periode 1999-2004. Beberapa diantaranya sudah divonis di pengadilan tingkat pertama. Kini, sekitar 26 tersangka yang berasal dari DPR periode 1999-2004 masih diproses KPK. Kasus tersebut dibuka pertama kali oleh anggota DPR periode 1999-2004 dari PDI-P Agus Condro.
