Pengampunan
Tajuk

Pengampunan

Allah Maha Pengampun. Itu salah satu satu nama Allah, juga sifat Allah. Dalam banyak agama, manusia diminta untuk mencoba mendekati sifat Allah, yaitu memberi maaf dan ampun kepada sesama. Maka lahirlah konsep hukum amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi di sebagian besar kalau tidak semua sistem hukum di dunia. Pengampunan dalam hukum adalah konsep universal, karena mempunyai roh yang sama, humanisme.

ATS
Bacaan 2 Menit
Pengampunan
Hukumonline

Manusia yang mempunyai atau mencoba mempunyai sifat Allah tadi, yang murah hati memberi maaf dan pengampunan, tentu diberkati dan mungkin dijanjikan surga. Manusia yang mempunyai sifat memberi maaf dan pengampunan secara eksesif, kerap dikatakan sebagai "playing God". Dalam pengertian demikian,  orang banyak masih bisa mengerti kadar kebaikan manusia yang eksesif tadi sebagai sifat "super human".

Tetapi, manakala suatu pemerintahan, suatu institusi negara,  menerapkan sifat tersebut, orang banyak bisa mengernyitkan dahi agak keras. Pasti ada pertimbangan politik atau moral tertentu. Atau sekadar suatu pertimbangan pragmatis saja untuk keluar dari masalah yang rumit. Orang jadi mudah curiga bahwa pemberian ampun oleh penguasa tidak lepas dari kepentingan politik segelintir orang di pemerintahan yang punya agenda khusus.

Kecurigaan semakin dalam kalau yang hendak diampuni adalah orang nomor satu yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun yang penuh dengan intrik, korupsi, penindasan, pembodohan rakyat, pembusukan hampir semua sistem dan institusi negara,  politik dan kemasyarakatan. Bahkan, kejahatan terhadap kemanusiaan dengan melakukan atau paling tidak telah membiarkan terjadinya pembunuhan perdata dan jiwa, penangkapan, penculikan, serta pemenjaraan yang kejam dan sistematis tanpa peradilan terhadap ratusan ribu sesama warga negara Indonesia.

Paling tidak, Soeharto sebagai presiden, panglima ABRI, dan sederet jabatan lain bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan besar sebagai berikut :

- Secara sistematis melakukan penangkapan, penculikan, penyekapan, penyiksaan, pembuangan, dan pembunuhan terhadap ratusan ribu mereka yang mempunyai paham politik berbeda dari berbagai golongan, dari golongan kiri, kanan, agama, liberal, cendekiawan, dan masyarakat sipil, termasuk pembunuhan perdata terhadap mereka dan keluarganya. Hampir semuanya tanpa proses peradilan.

- Secara sistematis melakukan pembunuhan politik dan membekukan kehidupan partai politik dan demokrasi.

- Membiarkan terjadinya korupsi besar dan kecil yang merata hampir di seluruh tingkat pemerintahan dan swasta dan membusukkan semua sistem pemerintahan dan perilaku bisnis (termasuk membiarkan anak-anak, keluarga dan kroninya menumpuk kekayaan dengan cara-cara bisnis yang koruptif), yang menjadi sebab utama terpuruknya kita ke dalam krisis multidimensi sekarang ini.

- Mendesain atau membiarkan terjadinya penguasaan oleh Golongan Karya, kroninya, dan militer atas birokrasi dan bisnis. Bahkan, organisasi-organisasi kemasyarakatan di seluruh lini dan tingkatan,  dengan antara lain melakukan atau membiarkan terjadinya pemilihan umum secara curang, mematikan partai dan organisasi politik, dan menunjuk pejabat- pejabat secara tidak transparan dan tanpa memperhatikan meritokrasi.

- Menebarkan rasa takut kepada oposisi, cendekiawan, mahasiswa, dan masyarakat sipil Indonesia serta membungkam mereka yang menentang kepentingannya dan keluarganya, Golongan Karya, kroninya, militer serta pendukung-pendukungnya.

Daftar dosa dan kesalahan yang sifatnya malicious dari Soeharto dan kliknya bisa diperpanjang. Semua dengan mudah bisa dibuktikan. Semua bisa dengan  mudah dijerat hukum. Akan tetapi, Jaksa Agung yang harusnya independen dan bisa melakukan pengusutan dan penuntutan selalu dibuat atau dibiarkan lemah. Parlemen dibuat atau membuat dirinya bungkam kalau mengenai hal satu ini. Hampir semua lapisan birokrasi minus sebagian anggota kabinet masih terkait dengan pemerintahan Orde Baru yang koruptif, sehingga bisa dimaklumi mereka akan ngotot berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya dan meneruskan praktek-praktek koruptifnya dalam bentuk lama maupun baru (misalnya menumbuhkan corruptive parliament), atau paling tidak bercokol di sana untuk menghilangkan jejak lamanya yang hitam.

Tindakan pemerintah sekarang untuk mengampuni Soeharto sangat strategis untuk kepentingan politik segelintir orang, tetapi sekaligus tidak bermoral dari kepentingan rakyat, dan sama sekali tidak berdasar hukum. Kalau pengampunan Soeharto merupakan suatu upaya rekonsiliasi nasional atau berdamai dengan Soeharto, kroni, Golongan Karya dan birokrasi yang masih "Orba", dengan tujuan keluar dari krisis secepatnya dengan harga berapapun, dan dilakukan secara terbuka, transparan, tersisem dengan baik, dan melibatkan konsensus sebagian besar rakyat, maka sikap pemerintah mengampuni Soeharto mungkin masih bisa dimaklumi. Akan tetapi, kalau kebijakan ini hanya kebijakan sepenggal atas diri Soeharto sendiri yang diperlakukan atau memberi kesan sebagai orang di bawah curatele, dan masih menyisakan gelombang masalah politik, moral, hukum dan sosial yang besar di masa mendatang, maka tindakan pengampunan Soeharto merupakan "blunder" besar pemerintahan Megawati yang sulit dikoreksi di masa datang. 

Pengampunan terhadap Soeharto dalam perkara-perkara "yayasannya" yang dipilih secara "cerdik" oleh Kejaksaan Agung kala itu, tidak  mencapai proses rekonsiliasi yang dituju. Kalau pengampunan  Soeharto dalam kasus yayasan-yayasannya merupakan suatu cara untuk buying time atau berdamai sesaat dengan Orde Baru sambil menunggu meninggalnya Soeharto yang akan menggugurkan semua tuduhan dan dugaan kriminal terhadapnya, maka ini adalah suatu strategi pemerintah yang membodohi rakyat.  Rakyat akan menduga-duga bahwa ini adalah upaya orang-orang Orde Baru untuk lepas dari tuntutan, dan atau upaya pemerintahan sekarang untuk meminta perlakuan sama di masa mendatang, seandainya mereka dianggap melakukan kesalahan.

Kalau ini benar, maka ini blank check terbesar dan termahal yang ditandatangani oleh rakyat Indonesia melalui parlemen. Dalam pemilihan umum yang lalu, tidak pernah diagendakan agenda politik ini. Rakyat tidak pernah diminta dan tidak pernah memberi mandat kepada wakil-wakilnya untuk menandatangani blank check tersebut. Bahkan, sebagian besar kampanye parpol dan gerakan masyarakat sipil waktu itu meneriakkan "adili Soeharto" sesuai dengan pemikiran dan suara mahasiswa di jalan-jalan waktu itu. Rakyat melalui parlemen sekarang diminta untuk menuliskan suatu sejarah hitam yang memalukan dan tidak termaafkan.

Kalau memang pemerintah sekarang ingin melakukan ini dengan penuh kehormatan dan kapatutan, maka cara yang dilakukannya tidak bisa dengan cara diam-diam dan tidak transparan seperti ini. Cara terbaik, tapi mungkin mahal, adalah dengan melakukan suatu referendum yang terstruktur dan terfokus dengan baik. Rakyat dengan suara mayoritas harus diminta untuk memutuskan sendiri bahwa dalam rangka mempercepat krisis multi dimensi, perlu dilakukan pemberian ampun kepada Soeharto, keluarga dan kroninya bila mereka menyatakan penyesalannya secara terbuka kepada seluruh bangsa Indonesia atas semua kesalahannya menyengsarakan rakyat selama ini dengan cara sebagai berikut :

a)       Mengampuni Soeharto, pejabat sipil dan militer yang menyatakan penyesalannya secara terbuka kepada seluruh bangsa Indonesia atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan politik yang mereka lakukan selama 30 tahun terakhir ini, dan mengadili secara fair dan terbuka terhadap mereka yang menolaknya termasuk Soeharto sekalipun, dan memberi santunan dan rehabilitasi kepada korban-korban kejahatan kemanusiaan dan politik dalam bentuk yang modes. Para dokter pribadi dan pemerintah mestinya bisa memberi opini bahwa Soeharto masih cukup sehat untuk mengerti konsep sederhana tentang kesalahan, penyesalan, dan permintaan ampun.

b)       Mengampuni para koruptor yang menyatakan penyesalannya secara terbuka kepada seluruh bangsa Indonesia atas tindakan-tindakan koruptifnya yang menyengsarakan rakyat, dan mengembalikan seluruh harta benda hasil korupsinya kepada negara, dan memutuskan mereka tetap berhak hidup secara perdata tetapi dengan perlakuan yang sama seperti orang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Pemerintah Megawati dan segenap lapisan bangsa Indonesia dituntut untuk bersikap  berani, sekarang atau tidak sama sekali, untuk melakukan rekonsiliasi nasional dengan cara tersebut. Bila tidak, kita hanya menanam bom waktu yang mahabesar yang bisa membuat bangsa ini hancur berkeping-keping atau lapuk seperti orang renta karena dimakan waktu tanpa melakukan apa-apa. Kita juga harus berhenti bersikap playing God dalam konteks tersebut dan mulai menjadi manusia biasa yang bersahaja, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat dan generasi mendatang.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info