Pengawasan dan Tata Kelola Danantara Harus Lepas dari Intervensi Politik
Utama

Pengawasan dan Tata Kelola Danantara Harus Lepas dari Intervensi Politik

Danantara diharapkan tidak terjatuh dalam kejahatan korupsi.

Hukumonline News
Hukumonline News
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Foto: Tangkapan layar YouTube
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Foto: Tangkapan layar YouTube

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Senin (24/2/2025). Peresmian tersebut dihadiri berbagai tokoh-tokoh nasional mulai dari pengusaha kakap bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menilai kehadiran tokoh-tokoh nasional ini menunjukan pemerintah ingin Danantara menjadi langkah besar Indonesia masuk ke perekonomian global. Terlebih lagi, Didik mengatakan Danantara juga mendapat pengawasan DPR meski anggarannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menegaskan agar Danantara jangan terjatuh dalam kejahatan korupsi. “Kalau sudah ada 3 nama Presiden (SBY, Jokowi dan Prabowo) di situ (peresmian), tapi masih korupsi juga maka keterlaluan,” tegas Didik dalam diskusi “Danantara Bagaimana dan Untuk Siapa?” pada Senin (24/2/2025) di Jakarta.

Baca Juga:

Dia juga mengomentari mengenai kerugian negara dalam Danantara tidak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Didik, langkah tersebut sudah tepat, namun harus diikuti dengan pengawasan dan tata kelola yang tepat agar tidak terjadi moral hazard dan intervensi kepentingan politik.

Salah satu indikator keberhasilan Danantara dinilai Didik dapat terlihat dari perannya di pasar global. Dia menegaskan dengan modal dan aset jumbo dimiliki Danantara maka harus fokus pada pasar internasional. Hal ini karena BUMN yang dikelola Danantara sudah menguasai pasar domestik.

“Danantara tidak boleh jadi pemain lokal, tidak bisa. Jadinya useless,” tegas Didik.

Dalam kesempatan sama, peneliti Indef, Andry Satrio Nugroho menyampaikan rangkapnya operator sebagai regulator dalam struktur Danantara menjadi titik celah dalam pengawasan dan akuntabilitasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info