Draf Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) 2025 yang diinisiasi Komisi III DPR berbeda dengan draf RUU KUHAP versi sebelumnya. Salah satunya menghapus Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ), Chairul Huda mengatakan konsep pengawasan pengadilan terhadap proses penegakan hukum yang diusung RUU KUHAP 2025 kembali menggunakan praperadilan.
Chairul mengatakan harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Tapi untuk menjawab persoalan ini tidak cukup hanya mengandalkan instrumen praperadilan. Tuntutan sistem peradilan pidana dan KUHAP baru sebagai pertanggungjawaban kelembagaan negara dalam masyarakat demokratis.
“Demokratisasi itu menyentuh semua aspek termasuk penegakan hukum, termasuk hukum pidana melalui aparatur peradilan pidana,” katanya dalam diskusi bertema Seminar Nasional Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia yang Berkeadilan, Selasa (10/6/2025) kemarin.
Baca juga:
- Prof Topo: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Tak Melulu Restorative Justice
- 9 Substansi KUHP Nasional Ini Luput Diatur RUU KUHAP
- KPK Usul RUU KUHAP Atur Batasan Pendampingan Advokat Terhadap Saksi
Setiap tindakan aparatur pidana harus memiliki standar operasional yang jelas. Transparansi sangat dibutuhkan tapi bentuknya bukan seperti praktik selama ini, di mana tersangka dan bukti dipamerikan kepada publik, tapi akuntabilitas pelaksanaan kewenangan aparat. Sistem pidana yang ada dituntut mampu mengakomodasi public input, dan rasionalitas tindakan aparat penegak hukum.
Chairul melihat mekanisme kontrol penegakan hukum selama ini fokusnya menyasar aspek formal. Sekedar mencermati formalitas dalam penegakan hukum, semuanya bisa dibuat tanggal mundur (back date). Padahal penegakan hukum pra ajudikasi seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berkaitan dengan pengurangan hak sipil yang mestinya harus menjadi perhatian utama. Intinya, apapun yang dibangun dalam RUU KUHAP substansinya harus dipastikan apakah melindungi HAM dengan baik atau tidak.
Hal itu akan terlihat dari mekanisme sistem yang dibangun untuk mencegah tindakan berlebihan, perlakuan yang tidak adil dan penyalahgunaan kewenangan. Tujuan KUHAP bukan untuk menegakan hukum materiil, tapi melindungi hak-hak sipil dan HAM serta menjamin aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan.
