Penangkapan lainnya terhadap Maria Pauline Lumowa terkait kasus LC fiktif BNI. Meski telah dilakukan pembicaraan dengan pemerintah Belanda. Kemungkinan ekstradisi Maria Pauline sangat kecil, karena ia berkewarganegaraan Belanda.
Oleh karena itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM (27/3) untuk segera melayangkan permintaan resmi kepada pemerintah Belanda terkait permohonan ekstradisi dan kerja sama MLA, khusus untuk kasus Maria Pauline. Sayang, belum menunjukkan perkembangan hingga saat ini.
Begitu juga dengan permintaan bantuan pemblokiran aset sejumlah AS$5,2 juta di Swiss atas nama ECW Neloe �kasus korupsi Bank Mandiri. Tim telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan otoritas dan Departemen Kehakiman Swiss. Pada prinsipnya Swiss membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan pemblokiran. Namun, pemintaan formal MLA yang telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan hukum Swiss, sampai saat ini masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah Swiss.
Hal serupa terjadi pada pelacakan dan pengembalian aset Irawan Salim -kasus korupsi Bank Global. Pada dasarnya, pemerintah federal Swiss telah menyetujui permintaan MLA untuk melakukan pembekuan aset sejumlah AS$9,9 juta milik Irawan di Bank Swiss. Namun, sampai saat ini juga masih menunggu tindak lanjut dari pihak kejaksaan federal Swiss. Kemudian, untuk aset Irawan lainnya di Jersey. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan permintaan resmi kepada pihak Kejaksaan Agung Jersey, tetapi tetap harus melalui mekanisme MLA. Sehingga, untuk sementara pemblokiran dilakukan pemerintah Jersey, sebuah pulau yang berlokasi di Eropa bagian barat, secara informal.
Mekanisme MLA ini ternyata tidak dapat dilakukan secara instan. Oleh karena itu, tim juga membahas proses MLA dalam upaya pemburuan dan pembekuan aset para tersangka kasus korupsi BLBI yang ada di luar negeri. MLA itu prosesnya panjang. Melalui Menkumham untuk merumuskan MLA-nya seperti apa. Dari Menkumham baru ke negara yang bersangkutan, ujar Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD).
Skenario baru
Untuk itu, kata Anggota Komisi V DPR Abdullah Azwar Anas, diperlukan skenario-skenario baru dari Polri dan Kejaksaan Agung untuk percepatan pengejaran tersangka, serta penelusuran dan pengembalian aset. Kedua lembaga harus berkoordinasi karena progress penanganan dan penyelesaian kasus korupsi BLBI ini dirasa Azwar belum menggembirakan.
Dari delapan red notice kan baru David Nusa Wijaya saja. Yang lain belum ada progress. Selain itu, red notice yang dikeluarkan hanya yang lama-lama saja (tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006). yang baru kan nggak ada, ujar anggota Tim Pengawas Penyelesaian Kasus KBLI dan BLBI ini.
