Pengertian LHKPN dan Pengaturannya
Terbaru

Pengertian LHKPN dan Pengaturannya

LHKPN berfungsi untuk mengawasi sekaligus menjaga akuntabilitas kepemilikan harta pejabat negara.

Willa Wahyuni
Bacaan 2 Menit
  1. Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara
  2. Semua kepala kantor di lingkungan departemen keuangan
  3. Pemeriksa bea dan cukai
  4. Pemeriksa pajak
  5. Auditor
  6. Pejabat yang mengeluarkan perizinan
  7. Pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat
  8. Pejabat pembuat regulasi.

Harta kekayaan tersebut meliputi benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta pasangan dan anak tanggungan, baik atas nama penyelenggara negara atau pasangan dan anak tanggungan atau pihak lian, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.

Penyampaian LHKPN ini dapat dilakukan pada saat pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara, atau pada saat masih menjabat.

Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik, yaitu satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Bagi penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info