Di lain pihak, Marliana, salah satu warga sempat mengungkapkan kekecewaannya. Kita ini dianggap apa kalau bukan warga. Memang menara BTS itu ada di RT 010 RW 01, tapi warga yang ada di sekitar itu bukan hanya RT 010, ada RT 011 dan 014. Jadi pertimbangannya jangan buat RT 010 saja. Kalau dilihat dari RT 010 memang cuma sedikit yang nggak setuju, tapi kan yang di RT 011 itu banyak karena mereka tinggal di sekelilingnya (menara BTS). Itu yang harus dilihat.
Lagipula, lanjut Marliana, sekarang kita lihat, dari hasil warga yang setuju itu datanya asli atau palsu. Kita punya bukti tanda-tangan guru-guru yang tidak setuju. Pernyataan ini diamini kuasa hukum warga lainnya, Imam Santosa. Ia mengatakan Senin depan akan melaporkan RT 010 dan Mantan Dewan Kelurahan perwakilan (Dekel) dari RW 01 ke Polda Metro Jaya atas dasar keterangan palsu. Yang setuju-setuju tadi sebenarnya karangan. RT dan Mantan Dekel perwakilan dari RW 01 langsung ke Polda hari Senin, pungkasnya.
Kuasa hukum tergugat Kahar Nawir berpendapat putusan ini sudah seperti diharapkan pihak tergugat. Kahar sepakat dengan pertimbangan majelis hakim bahwa penggugat tidak mewakili kepentingan seluruh warga. Toh, lebih banyak warga yang menyetujui pembangunan (menara BTS), pungkasnya.
