KUH Pidana sebenarnya mengandung pasal yang bisa menjerat setiap orang yang menghina pengadilan. Misalnya pasal 217 yang mengancam siapapun yang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang. Tetapi menurut Firmansyah, KUH Pidana belum cukup mengakomodir semua jenis penghinaan terhadap pengadilan yang ada sekarang. Aksi kekerasan seperti pemukulan pengunjung terhadap terdakwa perlu dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan. Dengan demikian, cakupan contempt of court perlu diperluas. “Bagaimanapun, fenomena penghinaan terhadap pengadilan harus segera dihentikan, atau dieliminasi,” ujarnya.
Koodinasi KY-MA-Polri
Hasil riset tersebut telah disampaikan KRHN ke Komisi Yudisial dengan harapan Komisi ini bisa proaktif mengkoordinasikan proses evaluasi pengamanan di pengadilan. Koordinasi dilakukan dengan Mahkamah Agung dan Polri. “MA dan KY perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan kewibawaan dan kehormatan hakim melalui putusan-putusannya,” harap Firman.
Komisioner Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, sependapat dengan Firmansyah, bahwa penghinaan terhadap pengadilan tidak dapat dibenarkan dan harus dicegah. Apalagi kalau sudah berbentuk kekerasan. “Kekerasan di ruang sidang pengadilan adalah masalah serius,” tegas komisioner berlatar belakang akademisi ini.
Komisi Yudisial, lanjut Suparman, menyambut baik gagasan KRHN untuk memperkuat basis hukum dan upaya pengamanan pengadilan. Sebagai langkah jangka pendek, Komisi Yudisial akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Mabes Polri. Para pihak perlu duduk bersama untuk membahas cara-cara yang bisa ditempuh mencegah penghinaan terhadap pengadilan. Intinya bagaimana memproteksi proses persidangan yang sedang berlangsung. “KY akan coba inisiasi proteksi terhadap proses peradilan,” ujarnya.
