Penempatan TNI/Polri sebagai penjabat kepala daerah dipastikan tidak dilarang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan TNI/Polri boleh menduduki jabatan sipil dengan jabatan struktural yang setara karena saat ini ada ratusan jabatan kepala daerah yang kosong karena adanya Pemilu 2024.
Regulasi tersebut sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU TNI melarang TNI menduduki jabatan sipil, di luar 10 institusi. Aturan ini tertuang dalam Pasal 47 yang berbunyi:
1. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
2. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
Baca Juga:
- Tarif Pajak Kendaraan Listrik dan Cara Mengurus STNK Kendaraan Listrik
- Ketahui Modifikasi Mobil yang Tak Melanggar Hukum
- Aturan Modifikasi Kendaraan Bermotor
Anggota TNI/Polri yang menduduki jabatan struktural di instansi tersebut tidak dialihkan statusnya menjadi ASN dan juga tidak hilang statusnya sebagai anggota TNI/Polri. Tidak adanya pengalihan status tersebut karena jabatan struktural tertentu di lingkungan instansi sipil yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi TNI/Polri, sehingga jabatan tersebut dapat diduduki oleh Anggota TNI/Polri tanpa peralihan status.
Lalu UU TNI tersebut diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 20 yang berbunyi:
1. Jabatan ASN diisi dari pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari TNI dan anggota Polri.
3. Pengisian jabatan ASN yang berasal dari TNI dan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada instansi Pusat sebagaimana diatur dalam UU TNI dan UU Polri.
Dari acuan peraturan tersebut, di luar instansi tidak dimungkinkan mengisi jabatan struktural dengan pejabat yang berasal dari TNI/Polri tanpa alih status. Khusus keberadaan anggota Polri yang menjadi pegawai KPK, hal ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Anggota Polri pada institusi KPK berlaku asas aturan khusus mengalahkan peraturan umum yang merupakan dasar hukum. Hal ini berbeda dengan anggota TNI pada institusi KPK yang belum ada dasar hukumnya.
Jika ada pengisian jabatan struktural di instansi sipil diisi oleh TNI/Polri tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan perundang-undangan mengenai UU TNI harus diubah dengan menambahkan instansi yang diinginkan ada pada daftar kementerian/lembaga dalam UU tersebut.
Jika suatu instansi, yang termasuk ke dalam 10 instansi tersebut maupun yang tidak termasuk, tetap menghendaki dan membutuhkan pejabat yang terdiri dari anggota TNI/Polri, maka dapat menempuh cara sebagai berikut:
1. Anggota TNI/Polri yang menduduki jabatan struktural di instansi sipil dialihkan statusnya menjadi PNS.
2. Pejabat struktural yang berasal dari TNI/Polri yang telah pensiun atau mengundurkan diri sesuai dengan sekma rekrutmen yang diatur dalam UU ASN.
Jabatan struktural di lingkungan instansi sipil merupakan jabatan karier yang diperuntukkan bagi PNS. Bila jabatan tersebut dilakukan secara masif dan menutup karier PNS maka dapat menurunkan moral dan semangat kerja PNS.
Sementara itu, di dalam putusan MK mengatakan ada dua hal terkait jabatan TNI/Polri menduduki jabatan kepala daerah. TNI/Polri tidak boleh bekerja di instansi sipil terkecuali di 10 institusi Kementerian yang sudah ada. Sepanjang anggota TNI/Polri diberi jabatan tinggi madya atau pratama boleh menjadi pejabat kepala daerah dan telah sesuai dengan Putusan MK No. 15 Tahun 2022.
