Penguasaan AI Bisa Jadi Keunggulan Baru Mahasiswa Hukum
Terbaru

Penguasaan AI Bisa Jadi Keunggulan Baru Mahasiswa Hukum

Mahasiswa hukum yang mampu mengkombinasikan kemampuan analisis hukum, literasi teknologi, dan pemanfaatan AI akan memiliki daya saing lebih besar di masa depan.

Hukumonline News
Hukumonline News
Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Chief Content Officer Hukumonline Robert Sidauruk dalam Seminar bertajuk 'Masa Depan Profesi Hukum di Tengah Era Disrupsi' di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (19/5/2026). Fotografer/Resa Esnir
Chief Content Officer Hukumonline Robert Sidauruk dalam Seminar bertajuk 'Masa Depan Profesi Hukum di Tengah Era Disrupsi' di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (19/5/2026). Fotografer/Resa Esnir

Di tengah masifnya disrupsi teknologi termasuk di sektor hukum, Chief Content Officer Hukumonline Robert Sidauruk menilai artificial intelligence (AI) belum mampu menggantikan peran manusia dalam profesi hukum. Namun AI justru menjadi teknologi pertama yang mampu memahami pola logika hukum yang selama ini sulit diterjemahkan teknologi sebelumnya. Karena itu, adopsi AI di industri hukum berlangsung sangat cepat.

"AI itu bisa bekerja dengan logika-logika hukum kita dan satu-satunya teknologi yang sampai saat ini kompatibel dengan logika kita," ujar Robert dalam Seminar bertajuk 'Masa Depan Profesi Hukum di Tengah Era Disrupsi' di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Robert menjelaskan, dalam praktik hukum menggunakan tiga jenis logika secara simultan, yakni deduktif, analogical, dan normatif. Sebelum era generative AI, teknologi hanya mampu membantu pekerjaan deduktif dan mekanis. Kini, AI mulai mampu membaca pola analogi hingga memberi pertimbangan normatif, meski masih berbasis probabilitas.

Dia mengingatkan penggunaan AI secara berlebihan dapat mengancam kemampuan berpikir manusia, terutama dalam profesi hukum yang bertumpu pada analisis dan verifikasi. Ia menyoroti fenomena cognitive offloading, yakni kondisi ketika manusia mulai menyerahkan fungsi berpikir kepada AI.

"Sudah benarlah ini, AI ini ngomong begini, sudah pasti benar, saya tidak mau verifikasi lagi. Jadi, kalau kita tidak mau melakukan analisa dan verifikasi, itu sudah red flag," sebutnya.

Baca juga:

Hukumonline.com

Robert saat memaparkan materi. Fotografer/Resa Esnir

Menurutnya, persoalan terbesar penggunaan AI bukan sekadar potensi jawaban yang salah, melainkan ketika pengguna tidak menyadari kekeliruannya. Ia menilai profesi hukum tetap membutuhkan spontanitas serta kemampuan berpikir kritis dan cepat, terutama dalam situasi langsung seperti persidangan. Karena itu, profesi hukum dinilai tidak akan tergantikan oleh mesin atau AI.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info