Ketua Panitia Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), Wicipto Setiadi, menegaskan pengurusan akta badan hukum untuk PBH di Kementerian Hukum dan HAM bukan dilakukan oleh pengurus PBH secara langsung. Sesuai prosedur yang berlaku dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pengurusan dilakukan oleh notaris.
“Selama ini kan aturannya seperti itu, notaris yang langsung mengurus pengesahan akta,” tegas Wicipto ketika dihubungi via telepon, Rabu (19/6).
Penegasan ini penting karena berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline ada kebingungan sejumlah organisasi PBH mengenai proses pengurusan status badan hukumnya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
LBH Keadilan, misalnya, termasuk yang masih bingung atas proses pengurusan itu. LBH Keadilan sudah mencoba menemui salah seorang anggota Panitia Verifikasi, tapi tak mendapatkan jawaban memuaskan. Dalam pengumuman hasil verifikasi PBH disebutkan agar PBH yang belum berstatus badan hukum, harus segera mengajukan pengesahan badan hukum ke Ditjen AHU paling lambat dua minggu terhitung sejak 1 Juni 2013. Saat mengurus, PBH menyertakan akta pendirian PBH.
Pengumuman inilah yang dinilai M. Hamim Jauzie, Direktur LBH Keadilan, membingungkan. Karena itu, Hamim meminta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) -- pihak yang menangani urusan PBH -- memberikan informasi yang jelas. “BPHN juga perlu ada koordinasi langsung dengan Dirjen AHU,” pintanya dalam pernyataan yang dikirim ke hukumonline..
Wicipto menyatakan sudah berkoordinasi dengan Ditjen AHU. Bahkan ada komitmen untuk mempercepat pengesahan akta PBH yang sudah lulus verifikasi. Direktur Penyuluhan Hukum BPHN dan Direktur Perdata Ditjen AHU, Wicipto melanjutkan, sudah bertemu pekan ini. “Mungkin koordinasinya nanti akan lebih intens lagi untuk memudahkan pengesahan organisasi bantuan hukum menjadi badan hukum,” jelas Kepala BPHN itu.
Direktur Perdata Ditjen AHU, Liliek Sri Haryanto, membenarkan pernyataan Wicipto. “Prosedur sebagaimana mestinya itu adalah dengan akta notaris,” ujarnya.