Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Kadin, Suryo B Sulisto, menambahkan hubungan antara pejabat dengan pengusaha yang berakhir pada pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi, sangat relevan dengan pepatah 'It needs two tango'. Menurutnya, pengusaha selalu bergelut dengan dua masalah yang saling bertentangan, yaitu keuntungan usaha dan risiko usaha.
"oleh karena itu pengusaha perlu diingatkan bahwa tujuan mendapatkan keuntungan usaha lewat kolusi dengan pejabat merupakan praktik yang berisiko lebih berat, yaitu risiko hukum," ujar Suryo.
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tindak pidana korupsi merajalela lantaran sistem birokrasi, baik di daerah maupun pusat tidak tertata dengan baik. Bahkan, kebijakan yang buruk menimbulkan celah pejabat yang baik menjadi jahat.
Menurutnya, sistem birokrasi daerah dan pusat cenderung menghalalkan uang. Akibatnya, masyarakat mau tak mau harus mengeluarkan uang agar mendapat kemudahan pelayanan. Situasi ini, kata Yusril, dimanfaatkan oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan keuntungan.
“Sementara masyarakat menjadi korban karena selain mengeluarkan uang untuk haknya sendiri, juga dipaksa situasi melakukan tindak pidana penyuapan,” katanya di acara yang sama.
Selain itu, Yusril menilai Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU No. 20 Tahun 2001 terkesan abu-abu. Menurutnya, dua pasal inilah yang membuat pengusaha terpaksa harus berurusan dengan hukum akibat melakukan penyuapan terhadap kepala pemerintah daerah.
“Dengan pasal ini pemerintah Indonesia membunuh para pengusaha dengan menjerat tindakannya melalui pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor,” ujarnya.
