Dijelaskan Yusril, perlu ada perubahan sistem dan UU secara menyeluruh untuk menghindari keambiguan yang dapat memberi celah terhadap korupsi dari pemerintah pusat atau daerah.
“Kita ini apa saja dipidanakan. Seperti penyuapan itu sebenarnya tidak bisa dianggap korupsi, dimana kerugian negaranya. Kan yang dia gunakan uang untuk menyuap miliknya, bukan uangnya negara,” kata Yusril.
Sementara itu, Jaksa Agung Basrief Arief menilai korupsi di Indonesia bukan merupakan perilaku monopoli pejabat tertentu, melainkan karena tindakan kolektif yang melibatkan hampir semua unsur masyarakat. Menurutnya, praktik korupsi tidak dapat terjadi tanpa adanya dukungan dan celah dari berbagai pihak yang sistemik dalam menjalankan perilaku tersebut.
Basrie mengakui, korupsi di tubuh birokrasi memiliki dampak luas, salah satunya ialah menghambat roda perekonomian. Apalagi pada umumnya korupsi yang terjadi dalam birokrasi memiliki nominal yang tidak sedikit dan mempunyai skala luas. “Oleh sebab itu, kejahatan korupsi ini patut diantisipasi dan waspadai bersama melalui penanggulangan korupsi ini secara sistematis dan berkesinambungan,” tandasnya.
