Pengusaha Harus Paham Hukum Hindari Korupsi
Berita

Pengusaha Harus Paham Hukum Hindari Korupsi

Tindak pidana korupsi merajalela lantaran sistem birokrasi, baik di daerah maupun pusat tidak tertata dengan baik.

Hukumonline News
Hukumonline News
YOZ
Bacaan 2 Menit
Penegakan hukum terhadap kasus korupsi semakin gencar dilakukan pemerintah. Foto: ilustrasi (Sgp)
Penegakan hukum terhadap kasus korupsi semakin gencar dilakukan pemerintah. Foto: ilustrasi (Sgp)

Sejak berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi semakin gencar dilakukan oleh pemerintah. Tak sedikit pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah diseret ke Pengadilan Tipikor. Hal itu biasanya melibatkan pengusaha seperti dalam kasus pengadaan barang atau jasa proyek-proyek pemerintah, penyalahgunaan perijinan dan lainnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, Bambang Soesatyo, mengatakan banyaknya pejabat negara yang terseret tindak pidana korupsi dan melibatkan pengusaha perlu ditindaklanjuti dengan pemahaman serta kesadaran hukum. Hal ini penting sebagai  upaya preventif agar antara pengusaha dan pejabat birokrasi, khususnya di daerah, tidak mengambil risiko hukum dengan melakukan perbuatan korupsi, baik di sengaja atau tidak.    

“Sehingga ke depan tidak ada lagi pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi,” kata Bambang dalam diskusi nasional 'Upaya Menghindari Akibat Hukum Pidana Korupsi Antara Pejabat Daerah dan Pengusaha dalam Membangun Kenyamanan Berinvestasi dan Berusaha,' di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut Bambang, maraknya korupsi yang dilakukan pejabat negara dan pengusaha, salah satunya disebabkan buruknya mental dan minimnya pemahaman serta kesadaran hukum. Dari persepsi pengusaha, sejumlah kasus suap dipicu rumitnya urusan birokrasi pemerintahan dan tak adanya kejelasan hukum perizinan.

Fakta di lapangan, kata Bambang, menunjukkan adanya peraturan daerah yang tidak produktif serta perilaku buruk oknum pejabat birokrasi yang tidak probisnis, sehingga mengakibatkan beban biaya ekonomi tinggi dan inefesiensi waktu, yang menghambat kelancaran bisnis.

Dia menilai pengusaha dan pejabat birokrasi harus memiliki inisiatif bersama menghindari pidana korupsi, dengan membentuk kesepakatan bersama, untuk menyelesaikan persoalan dan hambatan terkait masalah birokrasi, good governance, dan mentalitas pejabat.

“Sehingga, nantinya proses perizinan, pelayanan terhadap dunia usaha, dan kerja sama kemitraan, dapat dilaksanakan secara efesien dan bebas korupsi,” ujarnya.

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Kadin, Suryo B Sulisto, menambahkan hubungan antara pejabat dengan pengusaha yang berakhir pada pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi, sangat relevan dengan pepatah 'It needs two tango'. Menurutnya, pengusaha selalu bergelut dengan dua masalah yang saling bertentangan, yaitu keuntungan usaha dan risiko usaha.

"oleh karena itu pengusaha perlu diingatkan bahwa tujuan mendapatkan keuntungan usaha lewat kolusi dengan pejabat merupakan praktik yang berisiko lebih berat, yaitu risiko hukum," ujar Suryo.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tindak pidana korupsi merajalela lantaran sistem birokrasi, baik di daerah maupun pusat tidak tertata dengan baik. Bahkan, kebijakan yang buruk menimbulkan celah pejabat yang baik menjadi jahat.

Menurutnya, sistem birokrasi daerah dan pusat cenderung menghalalkan uang. Akibatnya, masyarakat mau tak mau harus mengeluarkan uang agar mendapat kemudahan pelayanan. Situasi ini, kata Yusril, dimanfaatkan oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan keuntungan.

“Sementara masyarakat menjadi korban karena selain mengeluarkan uang untuk haknya sendiri, juga dipaksa situasi melakukan tindak pidana penyuapan,” katanya di acara yang sama.

Selain itu, Yusril menilai Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU No. 20 Tahun 2001 terkesan abu-abu. Menurutnya, dua pasal inilah yang membuat pengusaha terpaksa harus berurusan dengan hukum akibat melakukan penyuapan terhadap kepala pemerintah daerah.

“Dengan pasal ini pemerintah Indonesia membunuh para pengusaha dengan menjerat tindakannya melalui pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor,” ujarnya.

Dijelaskan Yusril, perlu ada perubahan sistem dan UU secara menyeluruh untuk menghindari keambiguan yang dapat memberi celah terhadap korupsi dari pemerintah pusat atau daerah.

“Kita ini apa saja dipidanakan. Seperti penyuapan itu sebenarnya tidak bisa dianggap korupsi, dimana kerugian negaranya. Kan yang dia gunakan uang untuk menyuap miliknya, bukan uangnya negara,” kata Yusril.

Sementara itu, Jaksa Agung Basrief Arief menilai korupsi di Indonesia bukan merupakan perilaku monopoli pejabat tertentu, melainkan karena tindakan kolektif yang melibatkan hampir semua unsur masyarakat. Menurutnya, praktik korupsi tidak dapat terjadi tanpa adanya dukungan dan celah dari berbagai pihak yang sistemik dalam menjalankan perilaku tersebut.

Basrie mengakui, korupsi di tubuh birokrasi memiliki dampak luas, salah satunya ialah menghambat roda perekonomian. Apalagi pada umumnya korupsi yang terjadi dalam birokrasi memiliki nominal yang tidak sedikit dan mempunyai skala luas. “Oleh sebab itu, kejahatan korupsi ini patut diantisipasi dan waspadai bersama melalui penanggulangan korupsi ini secara sistematis dan berkesinambungan,” tandasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info