Penjualan Konten Digital oleh Badan Hukum Asing

PPMSE Asing dalam hal ini juga merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam lingkup privat di mana PPMSE Asing tersebut menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik—misalnya web, aplikasi digital, dan lain sebagainya—untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian, PPMSE Asing yang menjalankan kegiatannya bagi konsumen di Indonesia—baik yang sudah memiliki KP3A maupun belum—memiliki kewajiban untuk mendaftarkan sistem elektroniknya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Kewajiban pendaftaran ini secara tegas diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019) jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Perkominfo 5/2020).

Apabila PPMSE Asing tidak melakukan pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi administratif. Pasal 80 PP 80/2019 menyebutkan bahwa sanksi administratif bagi PPMSE yang tidak mendaftarkan sistem elektroniknya adalah berupa peringatan tertulis yang diberikan paling banyak tiga kali dalam tenggang waktu dua minggu sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan; dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, yang mana dikenakan bagi PPMSE yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga; dimasukkan dalam daftar hitam; pemblokiran sementara layanan PPMSE oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau pencabutan izin usaha.

Pasal 7 Perkominfo 5/2020 mengatur jika PSE tidak melakukan pendaftaran akan dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking).

Pendaftaran sistem elektronik oleh PPMSE Asing tersebut dapat dilakukan melalui Online Single Submission. Setelah pendaftaran selesai, maka PPMSE Asing akan mendapatkan NIB dan Tanda Daftar PSE (TD-PSE). Kemudian, sistem elektronik milik PPMSE Asing tersebut akan terdaftar dalam sistem Kemenkominfo yang mana dapat dicek di https://pse.kominfo.go.id/.

Konten digital yang dijual oleh PPMSE Asing pun secara materi atau substansi harus tunduk pada regulasi di Indonesia. Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE soal konten-konten yang dilarang dalam transaksi elektronik. Misalnya melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, memiliki muatan fitnah/pencemaran nama baik, memiliki muatan pemerasan/ancaman, berita palsu, menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Bisa disimpulkan bahwa kegiatan usaha penjualan konten digital yang dilakukan oleh badan hukum asing terhadap konsumen di wilayah Indonesia tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Namun, dengan berkembangnya teknologi dan akses internet, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa isu yang masih belum diatur spesifik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. 

*)Hendra Setiawan Boen adalah Managing Partner di Frans & Setiawan Law Office in association with TMI Associates dan Debby Yerica adalah Associate Frans & Setiawan Law Office in association with TMI Associates.