Sebelumnya, mengacu data BPJS Ketenagakerjaan, Hanif mencatat selama 2018 ada 157.313 kasus kecelakaan kerja. Sebagai upaya menekan kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan berbagai program. Antara lain meningkatkan pengawasan bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum.
Lalu, meningkatkan kesadaran pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat, sehingga memiliki kompetensi bidang K3. Terakhir, meningkatkan peran asosiasi profesi K3 dan perguruan tinggi dan berperan aktif di forum regional dan internasional terkait K3.
Salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja di sektor konstruksi yakni mendapat jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan perlindungan pekerja di sektor proyek pembangunan dilakukan melalui program jasa konstruksi.
Utoh menjelaskan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Perlindungan bagi pekerja konstruksi meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Total peserta terdaftar program ini sebanyak 50 juta orang dengan jumlah peserta aktif 30,5 juta orang,” katanya melalui pesan singkat, Selasa (22/1/2019).
Melansir laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan program jasa konstruksi yakni pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil, dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya baik yang berstatus pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam program JKK dan JKM. Nilai kontrak kerja konstruksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen.
Beragam persoalan K3
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, berpendapat pekerja di sektor konstruksi rentan mengalami kecelakaan kerja. Sayangnya, belum semua perusahaan menunaikan kewajiban untuk memenuhi standar peralatan K3 dan sistem manajemen K3. Masih ada pengusaha yang melihat hal itu sebagai beban atau biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan. Persoalan ini semakin pelik karena petugas belum maksimal melakukan pengawasan K3 sektor konstruksi.
